MerahPutih.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengajak kepala daerah ikut terlibat dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia meminta kepala daerah melakukan inspeksi secara berkala terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah masing-masing.
Sudaryono bahkan menegaskan pemerintah daerah tidak perlu ragu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG. Menurutnya, pemeriksaan tersebut dapat dilakukan kapan saja, termasuk pada dini hari.
"Oleh karenanya, kami memohon kepada kepala daerah, Pak Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi," tegasnya yang dikutip Sabtu (3/10).
Baca juga:
Kepala BGN Minta CCTV SPPG Ditarik ke Kantor Pusat, Biar AI Bisa Awasi Cara Potong Kubis
Bukan Sekadar Periksa Kondisi Dapur
Menurut Sudaryono, sidak tidak hanya bertujuan untuk melihat kondisi fisik dapur SPPG.
Inspeksi juga menjadi sarana untuk memastikan berbagai aspek penyelenggaraan program MBG berjalan dengan baik.
Untuk mendukung proses tersebut, BGN telah menyiapkan daftar periksa (checklist) yang dapat digunakan pemerintah daerah saat melakukan inspeksi.
Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diharapkan dapat disampaikan kepada BGN sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan program.
Nanti checklist-nya sudah kami siapkan. Jadi apa yang harus ada, apa yang enggak ada, itu dilaporkan sebagai bagian dari feedback kepada kami,
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sudaryono.
Kepala Daerah Diminta Aktif Awasi SPPG
Sudaryono menekankan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan SPPG merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas layanan MBG.
Karena itu, menurutnya, persoalan sidak bukan mengenai apakah pemerintah daerah diperbolehkan melakukan inspeksi atau tidak.
Baca juga:
BGN Siapkan 480 SPPG di 16 Provinsi, Fokus Perluasan MBG ke Wilayah 3T
BGN justru meminta pemerintah daerah aktif melakukan pemeriksaan terhadap SPPG yang berada di wilayah masing-masing.
"Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan. Tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhannya, sekolahnya, dan lain sebagainya," pungkasnya. (Asp)