MerahPutih.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan bersiap menempuh jalur hukum soal temuan pihaknya yang mengarah kepada dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Saat ini, Tim Hukum Anies-Muhaimin Iskandar sedang menyiapkan laporan yang akan disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Terkait kecurangan pemilu, Anies menyebut temuan tim hukumnya merujuk pada kecurangan yang terjadi sebelum hari pemungutan suara.
"Dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra TPS," kata Anies saat konferensi pers di Kantor Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin di Jakarta Selatan, Selasa (20/2).
Baca juga:
Anies mengatakan, akibat kecurangan sebelum pemungutan suara itu, aspirasi rakyat yang semula mendukung gerakan perubahan berubah.
"Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada," ucap Anies.
Dia pun meminta agar seluruh aparat penegak hukum dan aparatur sipil negara tidak mengintimidasi orang-orang yang akan bersaksi terkait kecurangan pemilihan umum 2024.
"Kami minta kepada semua jajaran aparat kita jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang bersaksi," kata Anies.
Anies menyebut, permintaan itu bukan tanpa alasan. Sebab, sudah banyak ditemukan para saksi yang bungkam karena mendapat intimidasi dari aparat pemerintah.
Padahal, kata Anies, Indonesia adalah negara yang merdeka dan melindungi rakyatnya untuk memberikan pendapat.
"Karena kami sudah menemukan di lapangan, mereka yang menemukan praktik penyimpangan mereka menemukan intimidasi, mengalami ketakutan. Padahal negeri ini adalah negeri yang merdeka. Jangan sampai itu terjadi," ucap dia.
Menurut dia, banyak masalah yang terjadi pada Pemilu 2024. Misalnya dugaan intimidasi memilih paslon tertentu sebelum pencoblosan.
"Apalagi seperti yang saya katakan tadi, problematika yang kami temukan itu bukan problematika di TPS karena itu kalau kita lihat angka TPS ya segitu," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan untuk penyelidikan kecurangan pemilihan umum.
Tiga partai tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.
"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan, maka tiga partai ini siap ikut," ujarnya.
Ia mengklaim koalisi perubahan solid untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai.
"Kami semua ini solid enggak ada yang berubah, Anies-Muhaimin jalan terus bersama," tandasnya. (knu)
Baca juga:
Prabowo Minta Gerindra Jalin Komunikasi dengan Kubu Anies dan Ganjar