Anggota DPRD DKI Ini Tidak Ingin PTM Dilaksanakan di Ibu Kota
Kamis, 17 Juni 2021 -
MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah untuk tidak dilaksanakan. Mengingat, saat ini kasus COVID-19 di DKI tengah melonjak drastis.
Komisi yang membidangi pendidikan itu dalam waktu dekat berencana bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk membahas persoalan ini.
Baca Juga:
DIY Bakal Lakukan Uji Coba Sekolah Tatap Muka Siswa SMA dan SMK
"Intinya kita tidak ingin PTM dilaksanakan di Ibukota mengingat angka kasus di Jakarta tengah Mengalami kenaikan yang sangat signifikan," ujar anggota Komisi E DPRD DKI Basri Baco di Jakarta, Kamis (17/6).
Siswa termasuk usia paling rentan terpapar COVID-19. Di tengah pandemi yang sedang merajalela ini, kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah sangat beresiko membuat klaster baru di dunia pendidikan.
"Kasihan anak-anak kalau PTM dilaksanakan. Karena mereka itu termasuk yang rentan tertular virus Corona," tegas ketua Fraksi Golkar DPRD DKI ini.
Terkait uji coba PTM tahap kedua yang tengah berlangsung, Baco meminta Disdik untuk melakukan evaluasi setiap pekan. Jika terdapat siswa ataupun pengajar yang terkonfirmasi COVID-19, sebaiknya PTM untuk ditunda.
"Sekali lagi harus melihat perkembangan dan kondisi kasus COVID-19 baik di lingkungan sekolah maupun di wilayah sekitarnya,” pungkas Baco.
Pemprov DKI menyelenggarakan uji coba PTM tahap 2 sejak Rabu (9/6) lalu. PTM ini bakal berlangsung hingga 26 Juni 2021 mendatang.
Uji coba PTM tahap II diikuti sebanyak 226 sekolah di ibu kota. Rinciannya, 143 sekolah dinyatakan lolos asesmen, serta 83 sekolah yang sebelumnya mengikuti uji coba PTM tahap pertama.
Baca Juga:
PKS Minta Uji Coba Sekolah Tatap Muka Dilanjutkan, Orang Tua Tak Usah Khawatir
Kemudian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, jika Presiden Jokowi meminta pembelajaran tatap muka di sekolah dilaksanakan secepatnya, dengan pelaksanaan dua hari dalam seminggu. Dengan peserta yang hadir harus 25 persen dari keseluruhan siswa.
"Tidak boleh lebih dari dua hari seminggu, jadi seminggu hanya dua hari boleh melakukan maksimal tatap muka. Kemudian setiap hari maksimal hanya dua jam," ucap Budi. (Asp)
