Aksi Bobby Nasution Berpotensi Picu Perpecahan, Anggota DPR dari Aceh Minta Polisi Turun Tangan
Senin, 29 September 2025 -
MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, Muhammad Nasir Djamil, mendesak aparat kepolisian untuk menangkap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terkait kebijakan razia kendaraan berpelat Aceh. Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip keharmonisan antardaerah di Indonesia.
“Jika Bobby Nasution tetap ngotot, maka amankan dan proses secara hukum. Ini tindakan yang bisa membenturkan warga masyarakat antardaerah,” ujar Nasir dalam keterangannya, dikutip Senin (29/9).
Nasir menilai langkah menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut bukan hanya inkonstitusional, tetapi juga berbahaya bagi keutuhan sosial dan hukum di Indonesia.
Baca juga:
Bobby Nasution Setop Sopir Truk Aceh Melintas Suruh Ganti Pelat Sumut: Biar Bosmu Tahu!
“Cabut kebijakan itu segera. Kebijakan itu adalah produk yang mengingkari keharmonisan antardaerah. Tanya Bobby Nasution, STNK itu produk nasional atau bukan. Apa dia masih mengakui Bendera Merah Putih sebagai Bendera Nasional?” tegasnya.
Politikus PKS ini mengingatkan bahwa dokumen kendaraan, termasuk STNK, diterbitkan pemerintah pusat dan berlaku secara nasional. Oleh karena itu, ia menilai kebijakan razia plat Aceh bersifat diskriminatif serta bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan yang dijamin konstitusi.
“Ini kebijakan kontra harmoni, tidak mencerminkan kedewasaan seorang kepala daerah dalam melihat realitas kebangsaan. Jalan-jalan itu dibiayai oleh uang rakyat, baik dari APBN maupun APBD. Tidak boleh ada diskriminasi penggunaan jalan publik,” tutur Nasir.
Baca juga:
Kemendagri Tepis Rumor Gubernur Sumut Bobby Ingin Ambil Alih 4 Pulau Aceh
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan razia tersebut berpotensi memecah belah masyarakat. Untuk itu, Nasir meminta kepolisian menindak tegas Bobby apabila tetap bersikeras mempertahankan kebijakan sepihak itu.
“Kalau dibiarkan, tindakan suami Kahiyang Ayu itu bisa membuka potensi konflik sosial horizontal yang luas. Pemerintah pusat juga harus segera turun tangan agar disharmoni ini tidak meluas,” pungkasnya. (Pon)
