MerahPutih.com - Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah 172 orang legislator dari seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyatakan ikut sebagai pengusul.
Dalam rapat yang dipimpin Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11), perwakilan delapan fraksi secara bergantian menyerahkan dokumen HMP.
Rapat berlangsung dengan agenda mendengarkan penyampaian usulan dari masing-masing fraksi sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme parlemen.
Baca juga:
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
NasDem Satu Fraksi, PAN Cuma 1 Orang
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membuka rapat dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pengusul menyampaikan sikap resmi fraksinya secara berurutan.
Dari seluruh fraksi yang hadir, Partai NasDem menjadi penyumbang dukungan terbesar dalam usulan HMP.
Melalui Sugeng Suparwoto, Fraksi NasDem menyatakan seluruh anggota fraksinya yang berjumlah 69 orang mendukung pengajuan HMP.
Di posisi berikutnya terdapat Fraksi PKS yang menyertakan 28 anggota sebagai pengusul. Sementara Fraksi Demokrat mengajukan 18 anggota, disusul Fraksi PDIP dan Fraksi PKB yang masing-masing mengajukan 14 anggota.
Fraksi Golkar melalui Ahmad Doli Kurnia menyampaikan terdapat 13 anggota yang ikut menandatangani usulan tersebut.
Sementara Fraksi Gerindra yang diwakili Azis Subekti menyebut terdapat 11 anggota yang masuk dalam daftar pengusul.
Adapun dari Fraksi PAN, hanya Sarifudin Sudding yang tercatat menjadi satu-satu pengusul HMP dari partai matahari biru.
Baca juga:
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Seluruh Fraksi Terlibat
Masuknya seluruh fraksi DPR dalam daftar pengusul menunjukkan usulan HMP terkait persoalan ijazah Gibran telah melibatkan seluruh spektrum politik di parlemen.
Meski demikian, pengajuan yang disampaikan dalam rapat tersebut masih merupakan tahap awal proses parlemen. DPR selanjutnya akan menindaklanjuti usulan sesuai ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang MD3.
Dengan total 172 anggota dari delapan fraksi, usulan HMP menjadi salah satu agenda politik yang kini mendapat perhatian luas di lingkungan DPR RI. (*)