Sebaliknya, bank-bank asal Malaysia justru leluasa membuka kantornya di Indonesia dan telah memiliki ribuan mesin ATM di Indonesia.

Ketiga perusahaan tersebut menyebutkan persoalan yang dihadapi adalah ketidakmampuan mereka bersaing produk impor yang membuat pasar domestik menjadi oversupply. Akibatnya, banyak perusahaan yang menurunkan kapasitas produksinya.

Ketua Komisioner OJK Muliaman Hadad menjelaskan berbagai tantangan dan peluang tentunya banyak bermunculan di era keterbukaan perekonomian baru. Untuk itu, dunia perbankan Indonesia siap menghadapi situasi ini.

Struktur penarikan cukai rokok masih belum jelas. Pemerintah tidak pernah merinci bagaimana perbedaan penetapan cukai.

Enny tidak setuju jika pemerintah mengerem investasi di bidang perkebunan. Menurutnya investasi di sektor hilir maupun hulu sangat diperlukan supaya tidak banyak lagi area-area perkebunan sawit yang idle.

Kendati demikian, Bayu berharap kenaikannya tidak terlalu tinggi. Tetapi juga tidak berharap terlalu rendah.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada semester I 2015 menyebutkan realisasi investasi perkebunan mencapai Rp15,65 triliun. Dengan perinciaan investasi asing sebanyak Rp10,62 triliun, sedangkan nilai investasi dalam negeri Rp5,03 triliun.

Kebakaran hutan akibat ulah oknum tak bertanggungjawab menimbulkan kerugian ekonomi bahkan sudah ada beberapa orang yang meninggal dunia akibat menghirup asap.

Kebakaran yang melanda perkebunan sawit berdampak luas. Kebakaran menimbulkan banyak kerugian dari sektor ekonomi, kerusakan lingkungan, politik, dan kesehatan.

Laporan OPEC mengakibatkan harga minyak sempat terangkat.

Gerak indeks saham menunjukkan pelemahan. Mengikuti laju kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), indeks saham Bursa Efek Indonesia (BEI) melemah tipis.

Harga buy back tetap seperti kemarin yakni Rp499.000 per gram

Kurs rupiah pada pagi ini kembali melemah. Gerak rupiah berbalik menanjak ke level Rp13.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Perizinan perumahan skala besar dipangkas dari 26 bulan jadi 14 hari sedangkan perumahan skala kecil dari 16 bulan jadi 9 hari.

Presiden memerintahkan Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan, biaya perizinan, serta fasilitas perpajakan dan kepabeanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.