NF diduga jadi korban pelampiasan nafsu tiga orang dekatnya.

"Padahal sudah dibatalkan MA, tapi anehnya pemerintah ngotot menaikan iuran bahkan denda berarti saya duga ada orang dekat Jokowi yang bermain," sebut dia.

Seharusnya, kata Obon, Jokowi menerbitkan Perpres yang berisi pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Keputusan Mahkamah Agung seharusnya mengikat secara hukum bagi semua pihak, tak terkecuali Presiden.

"Sudah mulai dari sekitar jam 10 pagi tadi," terang Edison.

penculikan Kiai pengasuh Pondok Pesantren tersebut yaitu dengan memvonis positif virus corona.

"Masyarakat saat ini tengah mengalami banyak kesulitan karena pandemi COVID-19, sehingga kebijakan pemerintah itu dipastikan akan menambah beban masyarakat," tambah Anas.

Dalam Pergub tersebut diatur mengenai pengenaan sanksi kepada pelanggar, mulai dari sanksi sosial hingga denda.

Padahal, beberapa bulan lalu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Sehingga hal itu juga kemudian melahirkan berbagai bentuk respon di tengah masyarakat.

Rudy mengatakan besaran THR setiap ASN tidak sama tergantung eselonnya

Menhan bahkan sempat menyaksikan proses seleksi mahasiswa baru S2 dan S3 yang dilakukan secara online.

Trubus menyebut, kalau dinaikan belum mampu menutupi kekurangan pemerintah.

"Kondisinya bagus dan tak dikhawatirkan menular. Mereka sembuh dan punya kekebalan imunitas yang baik," jelas Yurianto.

Ujang menyatakan walaupun banyak masyarakat dan tokoh masyarakat menolak Perppu COVID-19 tersebut namun DPR sudah pasti menerimanya.