Informasi resmi mengenai BSU dapat dipantau melalui kanal komunikasi Kemnaker dan laman bsu.kemnaker.go.id.

Jumlah pasti unit rudal dan tanggal pengirimannya belum diungkapkan. Kontrak tersebut ditandatangani pada 29 September lalu.

Kendaraan tersebut dinilai dapat membantu mengurangi konsumsi BBM, terutama BBM bersubsidi, sekaligus menekan emisi kendaraan.

Pemerintah berencana merumuskan kembali Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pelaporan ini berkaitan dengan kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang sebelumnya dilaporkan korban kepada Polrestabes Semarang pada 25 September 2026.

Modus pelaku sebuk emas dimasukan dalam tubuh pelaku. Serbuk emas tersebut dikemas ke dalam tiga buah alat kontrasepsi, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh.

Selama perawatan, tim RSUD Mataram memberikan penanganan medis intensif. Dalam kejadian itu, korban mengalami luka parah di bagian kepala.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur dari persentase jumlah pencari kerja terhadap total angkatan kerja nasional.

Korban meninggal bukan karena ditembak sesama anggota TNI sebagaimana dikabarkan di media sosial.

Penanganan karhutla di Gunung Lawu membutuhkan kerja bersama pemerintah, TNI-Polri, BNPB, BPBD, Perhutani, dan masyarakat

Bantuan pangan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga keluarga penerima memiliki kepastian memperoleh beras selama tiga bulan berturut-turut hingga Desember.

Pemerintah menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan rentang toleransi hingga 3,5 persen, agar keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen tetap terpelihara secara optimal.

Pelaksanaan akad massal rumah subsidi tersebut melanjutkan rangkaian kegiatan serupa yang telah digelar pemerintah dalam beberapa kesempatan sebelumnya.

Dalam menjalankan aksinya, mereka melakukan identifikasi pelanggan dengan mengumpulkan informasi pekerjaan, slip gaji, kontak darurat, dan informasi personal lainnya.

pemerintah ingin melihat secara komprehensif aspek urgensi, manfaat, hingga dampak dari usulan tersebut sebelum mengambil keputusan politik hukum.