Walkot Bandung Ingin Partisipasi Pemilih Pemilu Capai 90 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Februari 2023
Walkot Bandung Ingin Partisipasi Pemilih Pemilu Capai 90 Persen

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. (Foto: Pemkot Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, para ketua RT dan RW diperintahkan menjaga keamanan dan ketertiban serta menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menegaskan, peran aktif ketua RT dan RW dalam Pemilu diharapkan memberikan hasil pemilu yang berkualitas.

Baca Juga:

Bawaslu Persiapkan Modul Penguatan Kapasitas Saksi Peserta Pemilu

Yana mengatakan, ketua RT dan RW juga berperan sangat aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih di wilayahnya. Partisipasi masyarakat Kota Bandung dalam Pemilu 2024 dapat mencapai lebih dari 90 persen.

"Suksesnya pemilu yakni partisipasi pemilih. Mudah-mudahan bisa meningkat dari 87 sampai 90 persen," ujarnya.

Yana menegaskan, para ketua RT dan RW juga harus pula menjamin para pemilih disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya.

"Kita menjaga situasi tetap kondusif dan pelaksanaan pesta demokrasi yang diharapkan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat," katanya.

Ketua DPRD Kota Bandung, Teddy Rusmawan mengatakan, peran RT dan RW menjadi garda terdepan dalam mengendalikan dinamika keamanan di wilayahnya.

"Terkait dinamika situasi lingkungan, setiap kewilayahan sudah ada patroli gabungan memberikan keamanan bagi warga. RT dan RW harus memantau warga terutama menjelang tahun politik. RW dan RT menjadi garda terdepan bersama aparat kewilayahan," ujarnya.

Ketua Forum RW Kota Bandung, Lily Maulana memastikan pihaknya akan berkomitmen menghadirkan situasi kondusif di kewilayahan terutama menjelang Pemilu 2024. Ia mengatakan, di Kota Bandung terdapat 1598 RW dan 9941 RT.

"Kami siap melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 nyaman dan kondusif di Kota Bandung," ungkapnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Pos Indonesia Berbenah untuk Sukseskan Pemilu 2024

#Pemilu 2024 #KPU #Bandung
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KAI Tambah Kapasitas KA Lodaya Relasi Solo - Bandung Mulai 19 September 2025
Tambahan kapasitas ini berlaku setiap hari sehingga pelanggan memiliki lebih banyak pilihan kursi pada relasi Solo–Bandung (PP).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
KAI Tambah Kapasitas KA Lodaya Relasi Solo - Bandung Mulai 19 September 2025
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
Ledakan LPG 3 Kg di Bandung: 2 Rumah Hancur, 4 Warga Masuk RS Hasan Sadikin
Tim Inafis Polrestabes Bandung telah diterjunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
Ledakan LPG 3 Kg di Bandung: 2 Rumah Hancur, 4 Warga Masuk RS Hasan Sadikin
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan