Wacana Jokowi Hukum Mati Koruptor Dianggap Sia-sia

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 14 Desember 2019
Wacana Jokowi Hukum Mati Koruptor Dianggap Sia-sia

ILUSTRASI (ANTARANews/ferly) (a)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pakar hukum tata negara Juanda menilai, wacana hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tak memiliki daya gentar untuk memberantas korupsi.

Juanda menilai jika wacana tersebut diterapkan, belum tentu efektif dalam mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Baca Juga:

Jokowi Tugasi Mahfud MD Jamah Korupsi tak Tersentuh

"Maksud saya wacana seperti itu bagus, tapi belum tentu juga efektif," ujarnya Juanda kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/12).

Demonstran yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sumatera Barat berunjukrasa dalam gerakan Sapu Koruptor, di depan Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Senin (16/2). (Foto: Antara Foto)
Demonstran yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sumatera Barat berunjukrasa dalam gerakan Sapu Koruptor, di depan Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Senin (16/2). (Foto: Antara Foto)

Juanda menyinggung penerapan hukuman mati kasus narkoba, di mana eksekusi beberapa kali sudah dilakukan terhadap gembong narkoba, namun kenyataannya tingkat penyalahgunaan dan peredaran narkoba dari tahun ke tahun selalu meningkat.

"Sebab contoh saja narkoba misalnya, narkoba itu kan ada hukuman mati tapi kan semakin merajalela juga. Nah artinya hukuman mati juga bukan satu-satunya membuat orang jera," ungkapnya.

Karena itu, lanjut Juanda, wacana hukuman mati bagi koruptor perlu dikaji secara komprehensif.

"Tapi kita coba dulu analisa, kita kaji secara komprehensif," kata dia.

Menurutnya, wacana itu dimunculkan tentu memiliki niat yang baik dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Baca Juga:

Komnas HAM: Hukuman Mati Koruptor Tak Efektif Memberantas Korupsi

"Sebenarnya wacana itu biasanya dilatarbelakangi oleh sebuah niat agar korupsi di Indonesia ini semakin hari semakin kecil. Saya kira tidak ada masalah, bagus, dalam arti bagus sebagai wacana," kata pakar dari IPDN ini.

Komnas HAM menolak rencana hukuman mati terhadap koruptor (Foto: ANTARA)
Komnas HAM menolak rencana hukuman mati terhadap koruptor (Foto: ANTARA)

"Artinya ditinjau dari aspek pembenahan di bidang regulasi, saya kira itu merupakan satu strategi penanganan perkara di Indonesia," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung soal kemungkinan penerapan aturan hukuman mati untuk koruptor.

Menurutnya, hukuman itu bisa saja diterapkan jika memang ada kehendak yang kuat dari masyarakat. (Knu)

Baca Juga:

Dapat Penghargaan Bebas Korupsi, Anies: Ini Bicara Kenyataan, Bukan Pencitraan

#Jakarta #Hukuman Mati
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
500 Tahun Jakarta, Budaya Betawi Jadi Ikon di Hotel-Hotel Ibu Kota
Pemerintah Provinsi (Pemprov) menggandeng industri perhotelan ibu kota untuk aktif memperkenalkan budaya Betawi kepada wisatawan sebagai bagian untuk mengungkuhkan Jakarta Kota Global
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
500 Tahun Jakarta, Budaya Betawi Jadi Ikon di Hotel-Hotel Ibu Kota
Berita Foto
Pimpinan DPR Temui Massa Aksi Demonstrasi Mahasiswa Trisakti di Gedung DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bertemu Mahasiswa pengujukrasa di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 19 Juni 2026
Pimpinan DPR Temui Massa Aksi Demonstrasi Mahasiswa Trisakti di Gedung DPR
Indonesia
JAKALCER FEST 2026 Hadir di Pasar Seni Ancol, Hidupkan Kembali Rumah Kreativitas Jakarta
JAKALCER FEST 2026 hadir di Pasar Seni Ancol, menghadirkan seni, budaya, kuliner, kompetisi kreatif, dan kolaborasi menuju 5 Abad Jakarta.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
JAKALCER FEST 2026 Hadir di Pasar Seni Ancol, Hidupkan Kembali Rumah Kreativitas Jakarta
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR RI dengan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul, dan Mercu Buana
Wakil Ketua DPR, Saan utofa bersama Sufmi Dasco Ahmad dan perwakilan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul dan Mercu Buana di Jakarta, Jum'at (19/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 19 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR RI dengan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul, dan Mercu Buana
Indonesia
Bos Dinas Taman Jakarta Luruskan Pungli Makam Ulah Oknum, bukan Pengurus RT/RW
Pemprov DKI tegaskan layanan pemakaman gratis bagi warga ber-KTP Jakarta. Dugaan pungli disebut ulah oknum, bukan RT/RW. Distamhut siapkan kanal pengaduan resmi.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Bos Dinas Taman Jakarta Luruskan Pungli Makam Ulah Oknum, bukan Pengurus RT/RW
Indonesia
Pemprov Tanggung Biaya Pemakaman Siswi SMUN 6 Jakarta, Proses Hukum Urusan Privat Keluarga Korban
Siswi SMAN 6 Jakarta, Neisha Amalia, meninggal akibat tersangkut kabel PLN di Jalan Lauser.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Pemprov Tanggung Biaya Pemakaman Siswi SMUN 6 Jakarta, Proses Hukum Urusan Privat Keluarga Korban
Indonesia
HUT ke-499 Jakarta, Malam Ini Ada Haul Akbar Ulama Habaib Betawi Tahun 2026 di Monas
kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk terus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses transformasi Jakarta menuju kota global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 Juni 2026
HUT ke-499 Jakarta, Malam Ini Ada Haul Akbar Ulama Habaib Betawi Tahun 2026 di Monas
Berita Foto
Pasca Eksekusi, Personel TNI-Polri Siaga di Kawasan Eks Hotel Sultan Senayan Jakarta
Personel TNI saat berjaga di dalam kawasan eks Hotel Sultan di kawasan Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Jum'at (19/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 19 Juni 2026
Pasca Eksekusi, Personel TNI-Polri Siaga di Kawasan Eks Hotel Sultan Senayan Jakarta
Berita Foto
Petugas PPKGBK Mulai Lakukan Inventarisasi Aset Eks Hotel Sultan Senayan Jakarta
Petugas dari PPKGBK melakukan pencatatan inventarisir barang-barang Hotel Sultan di Kawasan Senayan, Jakarta, Jum'at (19/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 19 Juni 2026
Petugas PPKGBK Mulai Lakukan Inventarisasi Aset Eks Hotel Sultan Senayan Jakarta
Berita Foto
Bawa Peralatan Dapur, Aliansi Perempuan Indonesia Gelar Aksi Tolak Program MBG
Massa aksi Aliansi Perempuan Indonesia yang melakukan aksi long march menuju Istana Negara di Kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 18 Juni 2026
Bawa Peralatan Dapur, Aliansi Perempuan Indonesia Gelar Aksi Tolak Program MBG
Bagikan