Survei Charta Politika: KPK Terlempar dari Tiga Besar Lembaga Dipercaya Publik

Merahputih.com - Charta Politika Indonesia merilis survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara.

Hasilnya, urutan pertama ditempati Presiden dengan 77,8 persen lalu disusul TNI dengan 76,3 persen.

"Ketiga ada Polri dengan angka 66,8 persen. Dan kemudian diikuti, agak bersaing dengan KPK, tapi ini pola yang saya pikir cukup menarik," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam keterangannya, Senin (20/12).

Baca Juga:

Dikelola BumDes, Bukit Sentono Genthong Jadi Destinasi Wisata Baru Pacitan

Sebelum revisi UU KPK, biasanya tingkap kepercayaan kepada KPK ada di posisi 3 besar. Akan tetapi kepercayaan kepada KPK kini disalip oleh Polri.

"Bahkan di beberapa lembaga survei lain dan beberapa temuan memang Polri berhasil menyalip KPK," ucap dia.

Yunarto tidak bisa memastikan apakah turunnya kepercayaan responden kepada KPK ada kaitannya dengan revisi UU KPK dan beberapa peristiwa yang terjadi di KPK akhir-akhir ini. Namun demikian, kepercayaan kepada KPK belakangan ini semakin menurun.

Selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi dengan 10,7 persen, Kejaksaan Agung dengan 8,5 persen, Mahkamah Agung dengan 6,9 persen. Yang menyatakan tidak tahu atau tak menjawab adalah 21,7 persen.

Sementara itu, sebanyak 70,1 persen responden puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Jika dirinci, responden yang mengatakan sangat puas sebesar 8,3 persen. Sedangkan yang mengatakan cukup puas sebanyak 61,8 persen.

Lalu, sebanyak 29,4 responden mengatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. Rinciannya, sebanyak 26,6 menyatakan kurang puas, dan hanya 2,8 persen yang menyatakan tidak puas.

Jika dibandingkan dengan survei pada bulan Juli 2021 lalu, tren angka kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah mengalami peningkatan. Saat itu yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi hanya 62,4 persen.

"Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pada saat periode survei dilakukan, mengalami peningkatan hampir mendekati kondisi sebelum pandemi (70,7 persen pada Februari 2020)," ujar Yunarto.

Selain itu, Charta Politika juga menyoroti angka kepuasan publik terhadap kinerja menteri. Hasilnya sebanyak 54,6 persen menyatakan puas. Sedangkan 39,3 persen menyatakan tidak puas.

"Kepuasan terhadap kinerja menteri berada di bawa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan," tuturnya.

Baca Juga:

Kemendes Maksimal Akademi Desa 4.0 Kembangkan 20 Ribu Bumdes

Untuk diketahui survei dilakukan pada periode 29 November-6 Desember 2021. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dengan multistage random sampling.

Sebanyak 1200 responden dilibatkan dalam survei kali ini. Sedangkan margin of error survei tersebut 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (Knu)