Stok Berkurang, Indonesia Berpotensi Impor Beras 2,25 Juta Ton Seperti di 2018

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 03 Desember 2020
Stok Berkurang, Indonesia Berpotensi Impor Beras 2,25 Juta Ton Seperti di 2018

Gudang Beras Bulog. (Foto: Bulog).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah perlu melakukan berbagai langkah kebijakan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga beras pada akhir tahun 2020. Harga beras kualitas medium sejak Oktober terpantau stabil tinggi di kisaran Rp12.500 per kilogram.

"Harga ini berpotensi untuk mengalami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru 2021," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania di Jakarta, Kamis (3/12).

Ia memaparkan, jumlah stok sebanyak 1,1 juta ton saat ini tidak hanya menandakan lebih rendahnya stok dibanding tahun 2019 yang berjumlah 2,24 juta ton, namun juga lebih rendah dibandingkan dengan stok beras 2018 sebanyak 2,19 juta ton.

Baca Juga:

Luhut Cari Dukungan Buat Lembaga Pengelola Investasi ke Jepang

Tetapi, jumlah stok beras saat ini masih lebih tinggi kalau dibandingkan dengan stok 2017 yang tercatat sebanyak 900.000 ton.

"Melihat perbandingan yang kurang lebih sama dengan keadaan di tahun 2017, Indonesia harus dapat mengantisipasi ketersediaan beras, tidak hanya untuk menghadapi libur akhir tahun akan tetapi juga menghadapi kebutuhan tahun 2021," ujarnya.

Galuh mengingatkan jumlah stok akhir di tahun 2017 memaksa pemerintah untuk melakukan importasi beras hingga sebanyak 2,25 juta ton sepanjang 2018. Kondisi ini berpeluang berulangnya di tahun 2021.

"Seharusnya sudah diantisipasi sesegera mungkin. Perhitungan akan impor harus dikalkulasikan sedini dan seefektif mungkin untuk menghindari kerugian akibat tingginya harga beras dan panjangnya birokrasi impor," katanya.

Beras Bulog
Beras Bulog. (Foto: Antara).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama November 2020, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun 1,93 persen dan rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan turun sebesar 1,00 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Selama November 2020, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp4.722 per kg atau turun 1,93 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.815 per kg atau turun 2,29 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp5.312 per kg atau turun 1,74 persen dan di tingkat penggilingan Rp5.440 per kg atau turun 1,56 persen. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp4.454 per kg atau turun 3,22 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.565 per kg atau turun 3,09 persen.

Dibandingkan November 2019, rata-rata harga gabah pada November 2020 di tingkat petani untuk kualitas GKP turun 7,38 persen, GKG turun 5,47 persen dan gabah luar kualitas turun 4,33 persen. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Klaim Ekonomi Mulai Membaik

#Harga Beras #Impor Beras #Bulog
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Harga Beras Satu Harga, Tekan Disparitas Harga Antarwilayah
pemerintah terus memantau stabilitas harga melalui sinergi lintas sektor, termasuk pelaksanaan operasi pasar yang terbukti efektif menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di berbagai wilayah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
Harga Beras Satu Harga, Tekan Disparitas Harga Antarwilayah
Indonesia
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
tim akan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan daerah dan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) setempat untuk memastikan pengawasan distribusi beras dilakukan secara transparan dan terkendali.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
Indonesia
Bapanas Jamin Kualitas Beras, Perputaran di Stok Per 6 Bulan
Bapanas memastikan perputaran stok beras maksimal enam bulan sebagai langkah ideal untuk menjaga kesegaran, kualitas, dan kelayakan beras yang diterima masyarakat di seluruh Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Bapanas Jamin Kualitas Beras, Perputaran di Stok Per 6 Bulan
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Satu Juta Ton Usia Simpanan Beras Pemerintah Hampir 12 Bulan, DPR Minta Kurangi
periode Maret-Mei 2026 sudah memasuki musim panen raya sehingga akan ada tambahan stok baru yang masuk.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
Satu Juta Ton Usia Simpanan Beras Pemerintah Hampir 12 Bulan, DPR Minta Kurangi
Indonesia
Pemprov DKI Beri Surat Teguran Pedagang yang Jual Beras di Atas HET, Pelanggaran Berulang Berujung Izin Usaha Dicabut
Praktik penjualan beras dengan harga diatas HET sangat merugikan masyarakat luas.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Beri Surat Teguran Pedagang yang Jual Beras di Atas HET, Pelanggaran Berulang Berujung Izin Usaha Dicabut
Indonesia
Pedagang Beras yang Jual di Atas HET Diberi 'Kartu Kuning' dan Waktu Seminggu untuk Tobat, Kalau Masih Bandel Sanksi Menanti
Hasil dari pengecekan menunjukkan bahwa semua pelaku usaha telah menjual beras sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Pedagang Beras yang Jual di Atas HET Diberi 'Kartu Kuning' dan Waktu Seminggu untuk Tobat, Kalau Masih Bandel Sanksi Menanti
Indonesia
Badan Pangan Nasional Temukan Beras Premium Sudah Dijual di Bawah HET
Kegiatan inspeksi mendadak ini memang langkah antisipasi karena momen akhir tahun sering menjadi pemicu kenaikan harga bahan pokok.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Badan Pangan Nasional Temukan Beras Premium Sudah Dijual di Bawah HET
Indonesia
Firman Soebagyo Dukung Bulog 'Naik Kelas' jadi Kementerian, Demi Kuasai Stok Beras Nasional
Kondisi ini menyebabkan sistem distribusi pangan menjadi carut-marut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Firman Soebagyo Dukung Bulog 'Naik Kelas' jadi Kementerian, Demi Kuasai Stok Beras Nasional
Indonesia
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru
Usulan penggabungan Bulog dan Bapanas perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru
Bagikan