Soal Reshuffle Kabinet, Ini Arahan AHY untuk Demokrat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 20 April 2021
Soal Reshuffle Kabinet, Ini Arahan AHY untuk Demokrat

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dok ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat memastikan akan tetap berada di luar pemerintahan. Hal itu ditegaskan setelah wacana reshuffle kabinet semakin berembus kencang.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, hal ini sejalan dengan arahan ketua umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa (20/4).

Baca Juga:

Soal Reshuffle Kabinet, PPP Akui Belum Ada Komunikasi dengan Jokowi

Demokrat, kata Herzaky, akan menjadi pengawas pemerintah dan menjadi penyeimbang.

"Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance, dan itu penting, sehat untuk demokrasi," ujar Herzaky.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. ANTARA/Genta Tenri Mawangi. (Antara)
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. ANTARA/Genta Tenri Mawangi. (Antara)

Di sisi lain, Herzaky menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, bukan ranah Partai.

"Saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan dan di bawah kepemimpinan AHY sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana," tutup Herzaky. (Pon)

Baca Juga:

Dianggap Kurang Bersih, Mendes Abdul Halim Iskandar Layak Di-reshuffle

#Partai Demokrat #Reshuffle Kabinet #Breaking
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Staf Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam Serahkan Diri ke KPK Usai OTT
Staf Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri ke KPK setelah operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya di Riau.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Staf Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam Serahkan Diri ke KPK Usai OTT
Indonesia
OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid Turut Terjaring
Salah satu yang dicolok tim penindakan KPK ialah pejabat di Dinas PUPR Riau.
Dwi Astarini - Senin, 03 November 2025
OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid Turut Terjaring
Indonesia
Gelar OTT, KPK Cokok Pejabat PUPR Riau
Ditangkap atas dugaan terlibat transaksi suap.
Dwi Astarini - Senin, 03 November 2025
Gelar OTT, KPK Cokok Pejabat PUPR Riau
Indonesia
Raja Keraton Surakarta Pakubuwono XIII Wafat di Usia 77 Tahun
Kabar duka datang dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pakubuwono XIII wafat pada usia 77 tahun di RS Indriati Solo Baru, Minggu (2/11) pagi.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 02 November 2025
Raja Keraton Surakarta Pakubuwono XIII Wafat di Usia 77 Tahun
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Artis Onadio Leonardo Ditangkap Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Penyalahgunaan Narkoba
Artis dan musisi Onadio Leonardo alias Onad ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Artis Onadio Leonardo Ditangkap Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Penyalahgunaan Narkoba
Indonesia
Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Bui di Kasus Pemerasan Bos Skincare, Bayar Denda Rp 1 M
Kasus ini mencuat setelah Nikita mengancam Reza Gladys untuk membayar Rp 4 miliar sebagai uang tutup mulut terkait produk skincare yang belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Bui di Kasus Pemerasan Bos Skincare, Bayar Denda Rp 1 M
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Berita
Ada Dorong Reshuffle, Siapa Menteri Paling Puas di Mata Publik? Ini Hasil Survei Poltracking
Survei Poltracking Indonesia mencatat 37,9% publik menilai Presiden Prabowo perlu melakukan reshuffle kabinet karena kinerja sejumlah menteri belum memuaskan.
ImanK - Minggu, 19 Oktober 2025
Ada Dorong Reshuffle, Siapa Menteri Paling Puas di Mata Publik? Ini Hasil Survei Poltracking
Indonesia
Prabowo Berikan Tiga Kali Peringatan Sebelum Ganti Menteri, Tidak Peduli Jika Dibenci Mantan
Prabowo menambahkan, dirinya tidak peduli jika dibenci oleh mantan menteri yang ia ganti. Kepala Negara juga tidak menghiraukan saat diwanti-wanti ada koruptor yang berpotensi membiayai aksi unjuk rasa.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Prabowo Berikan Tiga Kali Peringatan Sebelum Ganti Menteri, Tidak Peduli Jika Dibenci Mantan
Bagikan