Pulihkan Ekonomi, BUMN Harus Jadi Offtaker Komoditas Pertanian

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Desember 2021
Pulihkan Ekonomi, BUMN Harus Jadi Offtaker Komoditas Pertanian

Petani. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Usaha milik Negara (BUMN) diyakini mampu menjadi sandaran pemulihan ekonomi nasional berkat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Program seperti Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR, kemitraan usaha dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan penyaluran kredit untuk UMKM bisa menggerakkan ekonomi nasional," kata Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak di Jakarta, Senin (27/12).

Baca Juga:

DPR Minta BUMN Pelopori Penguasaan Teknologi Rancang Bangun

Amin mengapresiasi kinerja BUMN dalam menyediakan vaksin, serta fasilitas dan alat kesehatan, dalam upaya menekan penularan Covid-19.

Politisi PKS itu mendorong perusahaan pelat merah terus mengoptimalkan kinerjanya dan memperkuat program-program untuk masyarakat bawah dan UMKM.

Ia menegaskan, fokus ke ekonomi kerakyatan akan memberikan efek positif dan cepat dalam pemulihan ekonomi nasional, karena 98 persen tenaga kerja diserap oleh UMKM dan sektor informal.

Amin mendorong BUMN memprioritaskan kontribusinya di sektor ketahanan pangan, energi, dan kesehatan nasional. Prioritas itu bisa direalisasikan dalam periodisasi kerja BUMN di tahun 2022 mendatang.

Di sektor pangan, BUMN perlu menjadi offtaker bagi komoditas pertanian untuk menjamin ketersediaan stok pangan nasional dan menyerap produk pertanian dari petani nasional, apalagi stabilitas harga dan pasokan pangan serta bangkitnya UMKM terbukti bisa menggerakkan peningkatan daya beli masyarakat.

Amin mendorong para pelaku UMKM bisa memanfaatkan program-program BUMN dan meningkatkan kemampuan manajemen mereka, baik dari sisi produksi maupun manajemen keuangan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan menjadi syarat utama peningkatan peran sektor pertanian.

Tambak
Tambak. (Foto: Antara)

"Sistem pangan nasional tersebut secara kolaboratif meningkatkan produksi pangan yang berkualitas dan aman, didukung oleh lingkungan yang kondusif, stabilitas akses pangan, efisiensi distribusi pangan, serta pemberian bantuan pangan bagi rumah tangga rawan pangan," ujar Menko.

Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, meski selama 6 dekade terakhir, pertumbuhannya sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi selalu mampu menunjukkan resiliensi dalam masa krisis dan menunjukkan peran sektor pertanian mampu bertahan sebagai buffer perekonomian.

"Pengembangan pertanian berkelanjutan dengan peningkatan skala usaha melalui integrasi hulu-hilir serta pelibatan teknologi dalam lingkup korporasi menjadi prasyarat dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian, baik untuk pemenuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Dibahas 3 Periode, Naskah Akademik Revisi UU BUMN Diklaim Sudah Rampung

#BUMN #Kinerja BUMN #Pertanian
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Sepertinya pemerintah malah sengaja menyalahartikan waktu 2 tahun yang diberikan seperti aji mumpung.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Indonesia
Anggaran Pertanian Naik, PKB Sebut Harus Fokus ke Petani Milenial
Program kewirausahaan petani muda dan pendidikan pertanian perlu diperluas.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Anggaran Pertanian Naik, PKB Sebut Harus Fokus ke Petani Milenial
Indonesia
Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan
RUPS PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) rencananya bakal digelar pada 20 September 2025 mendatang.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan
Indonesia
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya untuk menggenjot kredit rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Indonesia
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
ni usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Bagikan