Pulihkan Ekonomi, Anggaran Bagi Korporasi Belum Terserap

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2020
Pulihkan Ekonomi, Anggaran Bagi Korporasi Belum Terserap

Menperin saat sidak pusat perbelanjaan. (Foto: Kemenperin).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggaran untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun yang dijanjikan Presden Joko Widodo sebagai cara pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID 19, belum terserap.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, belum terserapnya anggaran tersebuy, karena pemerintah masih fokus pada bidang perlindungan sosial dan kesehatan.

“Masih nol persen karena prioritas kita waktu itu yang pertama adalah mengenai social safety net termasuk kesehatan,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2020.

Baca Juga:

Jokowi Bersyukur Indonesia Masuk Negara Berpenghasilan Menengah Atas

Ia mengatakan, fokusnya pemerintah pada bidang perlindungan sosial, sebagai cara mendorong daya beli masyarakat yang menurun akibat diterapkannya PSBB pada kuartal II sehingga menekan aktivitas perekonomian.

Pemerintah, kata ia, masih menyelesaikan skema dukungan dan regulasi serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi sehingga diharapkan pada kuartal III atau mulai Juli 2020 sudah dapat dilakukan penyerapan anggaran korporasi.

Pertengahan Juni lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menumpahkan kekesalanya pada para pembantunya dalam rapat kabinet. Para pembantunya tersebut, bekerja biasa-biasa saja dan tidak memiliki rasa sense of crisis padahal ekonomi tengah menurun akibat pademi COVID-19.

Baca Juga:

Tertinggi Selama PSBB, Penumpang KRL Tembus 350 Ribu

#Ekonomi Indonesia #Kemenkeu #COVID-19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiffany & Co Wajib Bayar Rp 97,49 Miliar di Akhir Juni 2026 Setelah Toko Dibuka Purbaya
Tiga gerai Tiffany & Co yang sebelumnya disegel kini telah kembali beroperasi
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
Tiffany & Co Wajib Bayar Rp 97,49 Miliar di Akhir Juni 2026 Setelah Toko Dibuka Purbaya
Indonesia
Strategi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Kejar Pertumbuhan Ekonomi 2027
Pemerintah bertumpu pada penguatan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara guna menarik minat para pemodal internasional
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juni 2026
Strategi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Kejar Pertumbuhan Ekonomi 2027
Indonesia
Mensesneg: Fundamental Ekonomi Indonesia Cukup Kuat
Prasetyo Hadi juga mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis dalam menjaga kekuatan ekonomi nasional.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
Mensesneg: Fundamental Ekonomi Indonesia Cukup Kuat
Indonesia
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Penerimaan pajak terserap senilai Rp 834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy)
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Indonesia
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp 1.059,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Indonesia
IHSG Terseok Jatuh ke Level 5.919,56
Purbaya menilai gejolak IHSG saat ini bersifat kekhawatiran jangka pendek, yang dipengaruhi oleh isu-isu negatif di dalam negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Juni 2026
IHSG Terseok Jatuh ke Level 5.919,56
Indonesia
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Setoran pajak yang berasal dari orang pribadi tercatat sebanyak 10.962.917 SPT orang pribadi karyawan dan 1.504.209 SPT orang pribadi nonkaryawan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Indonesia
Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Transformasi Ekonomi Nasional Cegah Kebocoran
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjalankan transformasi ekonomi nasional dalam amanat Hari Lahir Pancasila 2026.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Transformasi Ekonomi Nasional Cegah Kebocoran
Indonesia
Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu
Kemenkeu diminta tidak jalan sendiri dalam penanganan pascabencana banjir di Sumatra dan tetap memperkuat koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu
Indonesia
Mata Uang Negara Tetangga Menguat, Ini Alasan Rupiah Terseok-Seok
Mata uang seperti Ringgit Malaysia, Euro, Swiss Franc, hingga beberapa mata uang negara berbasis komoditas dan emerging markets justru menunjukkan penguatan terhadap dolar AS
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Mata Uang Negara Tetangga Menguat, Ini Alasan Rupiah Terseok-Seok
Bagikan