Penerimaan Pajak Naik, Cadangan Devisa Cukup Untuk 8,1 Bulan Impor

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Desember 2021
 Penerimaan Pajak Naik, Cadangan Devisa Cukup Untuk 8,1 Bulan Impor

Uang Rupiah. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa pada akhir November 2021 sebesar USD 145,9 miliar dolar AS atau meningkat dari posisi Oktober 2021 sebesar USD 145,5 miliar dolar AS. Cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,3 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keteranganya, Rabu (8/12).

Baca Juga:

Investasi Langsung Bikin Cadangan Devisa Aman Buat 8,6 Bulan

Ia menjelaskan, peningkatan posisi cadangan devisa pada November 2021 antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

Bank Indonesia memandang, cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pada acara daring The 2021 Annual Summit of the Partnership for Australia-Indonesia Research bahwa pemulihan ekonomi berada pada jalur yang benar.

"Berbagai kebijakan pemulihan ekonomi sudah berada di jalur yang benar sehingga perekonomian Indonesia dapat tumbuh positif. Semoga pada kuartal IV tahun ini dapat tercapai sekitar 3,7-4,0 persen," kata Airlangga dalam keterangannya.

Airlangga mengungkapkan, sektor bisnis diharapkan juga akan ikut pulih. Beberapa sektor penting seperti manufaktur, pertambangan dan perkebunan telah pulih lebih awal. Sedangkan sektor pertanian dan real estate juga menunjukkan ketangguhannya di masa pandemi COVID-19.

"Jika momentum ini bisa kita pertahankan, kita harapkan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh sebesar 5,2 persen di tahun 2022," ujarnya.

Perkantoran Jakarta. (Foto: Antara)
Perkantoran Jakarta. (Foto: Antara)

Ia mengatakan, berbagai program pemulihan ekonomi terus dilakukan pemerintah. Seperti upaya mengurangi jumlah pengangguran melalui Program Kartu Prakerja yang hingga akhir November 2021, sedikitnya telah tercatat 78 juta pendaftar online Program Kartu Prakerja. Sementara, sejak tahun 2020 jumlah penerima manfaat sebanyak 11,4 juta orang dengan total insentif yang disalurkan sebesar Rp25,1 triliun.

Begitu juga berbagai kebijakan bagi UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID-19 serta serangkaian program perlindungan sosial sepeeti Kartu Indonesia Pintar Perguruan Tinggi, Program Indonesia Pintar, Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, dan Kartu Sembako.

Pemerintah juga melihat isu ketahanan pangan sebagai salah satu isu penting yang harus ditangani untuk memiliki ekonomi yang berkelanjutan dan tangguh.

"Pemerintah telah menetapkan sistem pangan nasional untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan guna memenuhi kebutuhan nasional," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Cadangan Devisa Kembali Cetak Rekor Tertinggi

#Bank Indonesia #Pemulihan Ekonomi #Ekonomi Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Purbaya Jaga Daya Beli Warga, Pertumbuhan Ekonomi Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Penguatan aktivitas industri domestik, peningkatan permintaan negara mitra dagang utama, dan kuatnya daya saing produk ekspor Indonesia menjadi faktor pendorong.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Purbaya Jaga Daya Beli Warga, Pertumbuhan Ekonomi Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Indonesia
Surat Utang Global Bikin Cadangan Devisa Meningkat
Bank Indonesia menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Surat Utang Global Bikin Cadangan Devisa Meningkat
Indonesia
Banyak yang Belum Tahu, Ingat Transaksi QRIS di Bawah Rp 500 Ribu Gratis Biaya Admin
Kebijakan ini berlaku sejak Desember 2024. Sebelum aturan ini berlaku, pedagang dikenakan biaya Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,3 persen untuk transaksi di atas Rp 100 ribu.
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Banyak yang Belum Tahu, Ingat Transaksi QRIS di Bawah Rp 500 Ribu Gratis Biaya Admin
Indonesia
Alasan Aktivitas Belanja dan Perjalanan Warga Melambat di Triwulan III 2025
Konsumsi rumah tangga pada kuartal III tetap solid meski mengalami perlambatan tipis dibandingkan kuartal sebelumnya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
 Alasan Aktivitas Belanja dan Perjalanan Warga Melambat di Triwulan III 2025
Indonesia
Ekonomi Tumbuh 5,04 Persen, Konsumsi Rumah Tangga Jadi Pendorong Utama
Dari sisi produksi atau lapangan usaha, industri pengolahan menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi triwulan III dengan andil 1,13 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
Ekonomi Tumbuh 5,04 Persen, Konsumsi Rumah Tangga Jadi Pendorong Utama
Indonesia
Kebijakan Ini Diyakini Airlangga Pada Kuartal VI 2025 Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi
program berupa penguatan hilirisasi dan investasi juga menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
Kebijakan Ini Diyakini Airlangga Pada Kuartal VI 2025 Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi
Indonesia
Ekspor Dinilai Bagus, Tapi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5,5 Persen
Kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Ekspor Dinilai Bagus, Tapi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5,5 Persen
Indonesia
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Rajiv, mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Indonesia
Ramai Bantahan Jumlah Dana Pemda Mengendap, Menkeu Purbaya Lempar Tanggung Jawab ke BI
koordinasi terkait data simpanan pemda di bank merupakan kewenangan BI sebagai bank sentral.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Ramai Bantahan Jumlah Dana Pemda Mengendap, Menkeu Purbaya Lempar Tanggung Jawab ke BI
Indonesia
Bantah APBD Jabar Parkir di Bank, Dedi Mulyadi Pegang Bukti Menkeu Pakai Data Lama dari BI
Dedi menjelaskan angka Rp 4,17 triliun yang dikutip Menkeu Purbaya merupakan data BI merujuk pada laporan keuangan per 30 September 2025, sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini. Baca juga:
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Oktober 2025
Bantah APBD Jabar Parkir di Bank, Dedi Mulyadi Pegang Bukti Menkeu Pakai Data Lama dari BI
Bagikan