Penanganan COVID-19 Bernuansa Politik

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai penanganan darurat kesehatan akibat pandemi COVID-19 terasa bernuansa kepentingan politik.

Ari juga menyatakan, pemerintah ingin membangun wacana Indonesia optimis, tetapi dalam implementasi kebijakan, narasi yang diciptakan masih ada kesenjangan. Akibatnya, lanjut Ari, muncul seruan Indonesia terserah, terutama dari tenaga kesehatan.

Baca Juga

Kasus Kematian Tinggi Akibat Corona Didominasi Jakarta dan Jatim

"Persoalan kesehatan yang menjadi masalah kemanusiaan, tapi sejak awal pemerintah lebih dominan melakukan pendekatan politik, termasuk mengendalikan influencer di media sosial dan lain-lain," ucap Ari kepada wartawan, Jumat (5/6).

Penanganan virus korona dianggap menjadi kontestasi politik, terutama pada level menteri. Menurut dia, kontestasi itu terlihat dalam konsolidasi antarmenteri yang kurang baik. Tak sedikit kebijakan yang dikeluarkan oleh para menteri bertolak belakang.

""Dalam government sendiri terjadi kontestasi politik, istilahnya politisasi pandemi, Sehingga banyak kebijakan itu berjalan tidak pas persoalan kesehatan kemanusiaan," ujar dia.

Seharusnya, pandemi menjadi ujian memperkuat konsolidasi politik kabinet Jokowi. Sebab beberapa pihak justru menjadikan situasi ini sebagai kesempatan kontestasi politik.

Baca Juga

Pemerintah Pusat dan Daerah Wajib Lakukan Penilaian Kemampuan Pelayanan Kesehatan

Dia menyebut perpanjangan pemberian bantuan sosial (bansos) hingga Desember 2020 memberi ruang sebagian pihak untuk berpolitik di tengah pandemi. Sebab pada akhir tahun, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dilaksanakan.

"Ini kan seperti menjadi sebuah peluang kontestasi politik itu kontradiktif terhadap upaya kemasyarakatan sosial budaya didistribusi dengan upaya-upaya politik," ungkap Ari.

Dia mengamati langkah Presiden Joko Widodo yang ingin penanganan pandemi dan dampak yang ditimbulkan bisa diselesaikan secara cepat. Ironinya, dari segi pengambil kebijakan di bawah ternyata belum siap sehingga dianggap tidak efektif.

“Presiden maunya apa, tapi tafsir kebijakan yang dipahami kementerian/lembaga, pemda itu ternyata berbeda. Makanya itu yang buat masyarakat bingung. Bagaimana masyarakat displin, kan butuh teladan,” imbuhnya.

Saat Jokowi menggaungkan berdamai dengan Corona, misalnya. Saat itu pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih dibahas dalam rapat di Istana. Namun tak lama berselang, justru Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi malah membuka bandara.

Baca Juga

Anies Bakal Hentikan Masa Transisi bila Ada Kasus Baru dari Kegiatan Ekonomi

“Ini kan buruk sekali komunikasi dan koordinasinya antarkelembagaan. Hal itu semakin memperlebar ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, mulai dari penanganan pandemi, penyaluran bansos dan lainnya,” tambah dia.

Ari mendesak agar penanganan corona berfokus dan terpusat pada keputusan Presieden. Dengan begitu masing-masing menteri dan pejabat tak berjalan sendiri-sendiri. (Knu)