PBNU Dikritik Karena Dukung Pilpres Dikembalikan ke MPR

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 28 November 2019
 PBNU Dikritik Karena Dukung Pilpres Dikembalikan ke MPR

Ulil Abshar Abdalla (Foto: Twitter @ulil)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Intelektual Nahdlatul Ulama (NU), Ulil Abshar Abdalla mengaku sedih dengan sikap politik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mendukung upaya pemilihan Presiden melalui MPR RI.

“Saya amat sedih sekali karena PBNU mendukung pemilihan Presiden melalui MPR,” kata Ulil dalam akun Twitternya yang dikutip, Kamis (28/11).

Baca Juga:

Tommy Soeharto Ingin Presiden Kembali Dipilih MPR, Begini Tanggapan Para Politisi

Menurutnya, pemilihan langsung sejatinya adalah sebuah anugerah reformasi yang pernah diperjuangkan bangsa Indonesia. Namun ketika pemilihan langsung itu akan dianulir dari pola sistem demokrasi di dalam negeri, ia menilai bahwa justru itulah wujud dari kemunduran demokrasi itu sendiri.

Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Ketua Umum PBNU KH Said Aql Sirajd dalam pertemuan di Kantor PBNU
Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirajd di Kantor PBNU, Jakarta (Foto: antaranews)

“Pemilu langsung adalah salah satu capaian penting reformasi kita. Ini adalah kemunduran besar bagi demokrasi,” ujarnya.

Ulil berharap, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia tidak menjadi bagian dari pendorong kemunduran demokrasi.

“NU tak boleh menjadi bagian dari kekuatan ‘konservatif’ untuk memundurkan demokasi kita,” imbuhnya.

Selain itu, Ulil juga menyampaikan bahwa dirinya menolak wacana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ingin mengganti Pilkada langsung menjadi melalui DPRD. Apalagi jika argumentasi yang dibangun hanya karena faktor mahalnya biaya pelaksanaanya.

“Saya juga menolak wacana pemerintah (cq. Kemendagri) untuk menggantikan Pilkada langsung dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dengan alasan mahalnya biaya pemilu,” ujar Ulil.

Jika hanya karena faktor mahalnya biaya pelaksanaanya, maka bisa dijadikan alasan pula Presiden dipilih oleh MPR, bukan lagi oleh rakyat secara langsung.

“Kalau alasan ini dipakai, maka ini juga berlaku untuk Pilpres. Apakah Pilpres langsung mau diganti juga?,” tandasnya.

Perlu diketahui, bahwa PBNU telah kedatangan tamu dari para pimpinan MPR RI saat ini. Rombongan yang dipimpin oleh Bambang Soesatyo tersebut menyampaikan soal rencana lembaga tersebut untuk melakukan amandemen terbatas terhadap UUD 1945.

Baca Juga:

Akbar Tanjung: MPR Jadi Lembaga Tertinggi, Presiden Tak Bisa Dipilih Secara Langsung

Salah satu materi yang dibahas dalam pertemuan itu adalah bagaimana mengembalikan proses politik Pilpres dilakukan oleh MPR lagi.

Wacana itu diamini oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, dan mengatakan bahwa berdasarakan Munas NU di Cirebon tahun 2012 lalu, PBNU sudah mempertimbangkan itu.(Knu)

Baca Juga:

Kembalikan Peran MPR, PDIP: Presiden Tetap Dipilih Rakyat

#PBNU #Nahdlatul Ulama #Ulil Abshar Abdalla #MPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan MPR Dukung Penerapan Kebijakan Satu Orang Satu Akun Media Sosial
Senator daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat sipil dalam mengawal implementasi kebijakan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Pimpinan MPR Dukung Penerapan Kebijakan Satu Orang Satu Akun Media Sosial
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Salah satu fokus utama penyidik yakni menelusuri aliran dana hasil korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Indonesia
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Desakan PBNU itu untuk merespons pernyataan KPK yang mengaku sedang menelusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Penelusuran aliran dana turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Frengky Aruan - Kamis, 11 September 2025
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Berita Foto
Peneliti BRIN Siti Zuhro Bicara Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Anggota Badan Pengkajian Fraksi Golkar MPR Firman Subagyo (kiri), Anggota Badan Pengkajian MPR unsur DPD Dedi Iskandar Batubara (kanan) dan Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro (tengah), berbicara dalam diskusi "Konstitusi dan Demokrasi Indonesia", di Ruang Pusat Penyiaran dan Pemberitaan Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 10 September 2025
Peneliti BRIN Siti Zuhro Bicara Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Indonesia
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti, mengecam sikap PBNU yang mengundang tokoh akademisi Israel, Peter Berkowitz. Hal itu tak bisa dibenarkan.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Indonesia
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
PBNU menegaskan larangan keras bagi kader maupun warga NU untuk terlibat dalam tindakan perusakan ataupun perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di berbagai daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
Berita Foto
Sejumlah Tokoh Bangsa, Mantan Presiden dan Wapres Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025
Presiden ketujuh RI Joko Widodo (ketiga kiri), Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri), Wapres keenam RI Try Sutrisno (kiri), Wapres ke-11 RI Boediono (ketiga kanan), Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), serta Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin (kanan) mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 15 Agustus 2025
Sejumlah Tokoh Bangsa, Mantan Presiden dan Wapres Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025
Berita Foto
Momen Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025
Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin saat memimpin Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 15 Agustus 2025
Momen Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025
Indonesia
MPR Selesaikan Rumusan Awal Pokok-Pokok Haluan Negara, Muzani Ajak Masyarakat Beri Masukan
Ahmad Muzani juga menekankan pentingnya pengkajian terus-menerus terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
MPR Selesaikan Rumusan Awal Pokok-Pokok Haluan Negara, Muzani Ajak Masyarakat Beri Masukan
Bagikan