Eddy Flo
MerahPutih.Com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah berjuang habis-habisan untuk meloloskan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk memegang jabatan Ketua MPR RI.
Demi mewujudkan ambisi Cak Imin, PKB mengklaim sudah melobi para partai koalisi dan Presiden Jokowi. Upaya PKB tersebut oleh sejumlah pihak dianggap kurang etis sebab Partai Golkar lebih layak menempati posisi Ketua MPR lantaran meraih urutan kedua dalam Pileg 2019.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKB Muhammad Lukman Edy menegaskan bahwa penunjukan jabatan Ketua MPR tidak seperti urut kacang, nomor 1,2 dan 3.
Baca Juga: PKB Tak Masalah Jika Kadernya Tak Dipilih Jokowi Jadi Menteri
Lebih lanjut, Lukman Edy menyatakan jabatan Ketua MPR berdasarkan paket atau kesepakatan bersama. Faktanya, Amien Rais menjadi Ketua MPR pertama di era reformasi bukan dari partai pemenang Pemilu nomor satu atau dua.
"Kemudian, dilanjutkan dengan Taufik Kemas dan juga Zulkifli Hasan juga sama, berdasarkan kesepakatan bersama yang menentukan siapa yang terpilih yang ditunjuk sebagai ketua MPR," katanya, saat ditemui di Restoran Batik Kuring, Jakarta Selatan, Jumat, (12/7).
Kesepakatan bersama itu, menurut Lukman, adanya koalisi yang mengusung siapa yang akan ditunjukan sebagai calon, serta dipilih secara one man one vote yang ada di MPR itu mekanismenya.
Jadi mekanismenya pasti nantinya berbicara dulu di koalisi 01 supaya 01 ini tetap solid baru berbicara dengan yang lain. Sebab 01 sendiri belum bisa menjadi ketua MPR, karena suaranya tidak cukup, untuk dipih menjadi ketua MPR itu.
"Kalau hanya mengandalkan suara dari pihak 01, makanya harus bareng dengan suara DPD dan ngambil dari koalisi 02," bebernya.
Baca Juga: Cak Imin Blak-blakan Posisi yang Diincar Dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Lukman Edy mengakui, memang hari ini pihaknya terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak baik dari sesama partai guna memberikan dukungan kepada Muhaimain Iskandar menjabat Ketua MPR.
"Pak Muhaimin sendiri sudah menghadap Ma'ruf Amin, mungkin sudah berbicara dengan pak Jokowi, pak Air Langga dan saya kira sepeti itu," tuturnya.
Namun, meski ini adalah keinginan seseorang, jelas Lukman, tetapi hak sepenuhnya tergantung koalisi 01, plus dengan kelompok yang ada di DPD.
"Karna pak Jokowi sebagai tokoh sentral di 01 itu. Dan dari pak Jokowi sendiri itu tentunya yang kita akan dengar," tutupnya.(Gms)
Baca Juga: Cak Imin Mengaku Lebih Tertarik Menjabat Ketua MPR Ketimbang Jadi Menteri
