KPU Bakal Minta Kubu Anies dan Kubu Ganjar Perbaiki Dokumen Tidak Sah Saat Verifikasi

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 19 Oktober 2023
KPU Bakal Minta Kubu Anies dan Kubu Ganjar Perbaiki Dokumen Tidak Sah Saat Verifikasi

Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari (tiga dari kiri). (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hari pertama pendaftaran peserta Pemilu Presiden / Wakil Presiden berjalan lancar.

Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari memastikan berkas pendaftaran bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD dan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024 telah lengkap.

Baca Juga:

Ganjar Harap Masyarakat Beri Masukan atas Visi Misi yang Diserahkan ke KPU

“Sudah kami periksa untuk dokumen persyaratan bakal capres dan cawapres yang didaftarkan, kami nyatakan dokumennya lengkap,” ucapnya di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (19/10).

Hasyim menjelaskan bahwa partai politik (parpol) atau gabungan parpol memiliki wewenang untuk mendaftarkan capres dan cawapres ke KPU dengan menyerahkan dokumen persyaratan.

Nantinya ada dua tahapan penting yang perlu dilakukan sebelum dokumen persyaratan Pilpres 2024 dapat dianggap lengkap. Yaitu tahap verifikasi dan administrasi.

Baca Juga:

Usai dari KPU, Ganjar dan Mahfud Merapat Ke Rumah Megawati

Setelah tahap verifikasi, tahap berikutnya adalah administrasi. Pada tahap verifikasi, KPU memeriksa apakah dokumen tersebut benar dan sah.

"Jika ada dokumen yang tidak sah, akan diberikan waktu dalam jangka waktu tertentu untuk perbaikan,” ujarnya.

Diketahui, pasangan Ganjar Pranowo- Mahfud MD datang ke gedung KPU untu proses pendaftaran, Kamis (19/10).

Sebelumnya, pasangan Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri untuk Pilpres 2024 sekitar pukul 09.40 WIB. (Knu)

Baca Juga:

Anies Belum Serahkan Daftar Nama Tim Suksesnya saat Daftar ke KPU

#KPU #Anies Baswedan #Ganjar Pranowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan