Koalisi Besar Bakal Hadirkan Pertarungan 2 Pasang Capres-Cawapres


Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Gagasan atau ide koalisi besar yang tengah digagas Partai Gerindra, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai, koalisi besar akan menciderai demokrasi yang sehat dan bersih, karena cenderung membatasi jumlah calon presiden dan calon wakil presiden.
Baca Juga:
Zulhas dan Prabowo Bertemu Bahas Koalisi Besar
"Partai politik yang membuat koalisi besar tidak pernah bertanya pada konstituennya. Mereka dengan arogan mengatasnamakan rakyat sebagai penentu siapa yang akan menjadi capres dan awapres," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (8/4).
Menurut Said Iqbal, koalisi besar pada akhirnya hanya akan melahirkan dua pasang capres. Hal ini menyempurnakan presidential threshold 20 persen yang membatasi jumlah capres.
"Sehingga ini mengarah pada sistem demokrasi terpimpin yang dikomandani oleh partai politik," ujarnya.
Dia menegaskan, Partai Buruh menolak dibangunnya istilah koalisi besar untuk menggenapkan parlementary threshold 20 persen yang sudah ada.
"Partai Buruh menolak dibangkitkannya kembali sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar dan presidenstial threshold 20 persen," tegas dia.
Sikap Partai Buruh, kata Said Iqbal, tidak akan berkoalisi dengan partai politik mana pun yang menyetujui disahkannya omnibus law UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja.
Termasuk partai politik yang hanya “lip service” menolak UU Cipta Kerja tetapi ketika diminta menjadi saksi fakta dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bersedia.
“Partai Buruh mempunyai pandangan sesuai dengan Rakernas I Partai Buruh pada bulan Januari 2023 yang lalu, telah merekomendasikan 4 nama Capres yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Serta 4 nama Cawapres yaitu Arsjad Rasjid, Mahmud MD, Said Iqbal, dan Najwa Shihab,” ujarnya.
Nama-nama tersebut akan dibawa dalam konvensi partai Buruh bukan Agustus 2023. Konvensi Partai Buruh ini akan menanyakan kepada rakyat, setidak-tidaknya masyarakat kelas pekerja terhadap 4 nama Capres dan 4 Cawapres yang diusulkan Rakernas Partai Buruh, siapa yang akan dipilih oleh rakyat. Kendati demikian, Said Iqbal juga membuka peluang adanya calon lain yang akan ikut dalam Konvensi Partai Buruh.
“Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Partai Buruh mengajak seluruh elemen gerakan sosial, masyarakat kelas pekerja, akademisi, dan rakyat yang peduli pemilu bersih untuk menolak sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar, presidential threshold 20 persen dan parliamentary threshold 4 persen," tegas Said Iqbal. (Pon)
Baca Juga:
Koalisi Perubahan Puji Munculnya Wacana Koalisi Besar
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

Pemilu Presiden Korea Selatan Digelar Selasa (3/6), Warga Antusias Datang ke TPS

Partisipasi Pemilih Awal Pilpres Korsel Capai 34,74 Persen, Perhatian Tertuju pada Hasil Pemungutan Suara Pekan Depan

Jadi Warga Negara yang Baik, J-Hope BTS Berikan Suara dalam Pemungutan Suara Awal Pilpres Korea Selatan

Pemungutan Suara Awal untuk Pilpres Korsel Dimulai, 6 Kandidat Bersaing

Han Duck-soo Mundur Sebagai Penjabat Presiden Korsel Demi Ikut Pilpres 3 Juni

Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029

Golkar Siap Dukung Prabowo 2 Periode, Tapi Tergantung Prabowo

Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring

Muzani Buka Motif KLB Gerindra Putuskan Prabowo Capres Pilpres 2029
