Ketua DPD Minta Pemerintah Selamatkan Garuda


Pramugari Garuda Indonesia berpose di Bandara Soekarno Hatta. (MP/Widi Hatmoko)
MerahPutih.com - Permasalahan keuangan yang sedang dihadapi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mendapat perhatian serius dari Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.
Ia meminta pemerintah berkomitmen untuk menyelamatkan perusahaan penerbangan pelat merah yang terlilit utang hingga Rp 70 triliun itu.
Kondisi yang dialami Garuda membuat senator asal Jawa Timur prihatin. Sebab, masalah ini bisa berdampak terhadap ribuan pegawainya, termasuk pilot dan kru pesawat.
Baca Juga:
Bikin Sakit, Garuda Indonesia Harus Tutup Penerbangan ke Eropa
"Pandemi COVID-19 memang memberikan dampak yang sangat besar bagi industri penerbangan, tidak terkecuali dengan maskapai nasional karena pandemi membuat pergerakan menjadi terbatas," kata La Nyalla dalam keterangannya, Jumat (4/6).
Menurutnya, ada sejumlah skema untuk menyelamatkan Garuda. Pertama, pemerintah bisa terus mendukung memberi pinjaman atau suntikan ekuitas alias modal, kemudian merestrukturisasi Garuda, pendirian perusahaan maskapai nasional baru, hingga likuidasi.
Untuk itu, La Nyalla meminta Kementerian BUMN mengambil langkah strategi penyelamatan Garuda.
"Apapun jalan terbaik yang ditempuh, DPD RI memberi dukungan agar Garuda tetap bertahan. Kami harap juga likuidasi menjadi jalan terakhir, semoga tidak perlu sampai pada tahap itu," tuturnya.

La Nyalla pun merespons positif jajaran komisaris Garuda Indonesia yang sampai mengusulkan tidak menerima gaji karena kondisi perusahaan sedang berdarah-darah. Menurutnya, memang perlu ada langkah taktis mengatasi persoalan ini.
"Opsi penawaran pensiun dini ke karyawan, dan bukan melakukan PHK juga merupakan langkah yang perlu kita apresiasi. Apalagi Kementerian BUMN sudah memberikan komitmennya untuk tetap mempertahankan 1.300 pilot, kru kabin, dan pegawai lainnya," tuturnya.
Baca Juga:
Selamatkan Garuda, Erick Bakal Negosiasi Hutang Dengan Lessor Koruptif
Mantan Ketua Umum PSSI ini mengatakan, harus ada terobosan yang dilakukan Garuda untuk memperbaiki keadaan. Apalagi manajemen Garuda sudah mendapat catatan dari Komisi VI DPR lantaran dinilai tidak memiliki terobosan selama 5 tahun terakhir.
"Di era pandemi yang membuat sektor penerbangan terdampak parah memang harus ada evaluasi terus menerus. Seharusnya jika ada penerbangan atau rute yang merugi, segera disiasati. Apakah diubah atau dengan berbagai kebijakan lainnya," ucapnya.
La Nyalla berharap setiap keputusan Kementerian BUMN terkait Garuda, diambil dengan koordinasi dan melibatkan Dewan Komisaris. Ia juga mendukung rencana pemangkasan jumlah komisaris sebagai bentuk efisiensi. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Garuda Operasikan 70 Rute Penerbangan Dengan Tingkat Keterisian 78 Persen, Knock Off Rute Tidak Menguntungkan

Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan

PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas

Pembelian 50 Pesawat Boeing Oleh Garuda Masih Tahap Negosiasi, Belum Capai Kesepakatan

Garuda Indonesia Borong 50 Pesawat Boeing yang Dianggap Punya Reputasi Buruk, Ekonom: Apakah ini Tanda Menuju Krisis?

Ketepatan Waktu Penerbangan Haji pada 2025 Capai 96,2 Persen atau Naik dari Tahun Sebelumnya, Menurut Garuda Indonesia

Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses

DPR Desak Garuda Minta Maaf Terbuka Usai Kasus iPhone Hilang

Pertemuan Bilateral DPD RI dengan Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Jakarta

Perbaiki Citra, Garuda Indonesia Minta Usut Kehilangan Handphone Seorang Penumpang Saat Penerbangan Rute Jakarta-Melbourne
