Jokowi Sebut Penundaan Pelaksanaan Haji karena Belum ada Kejelasan dari Arab Saudi

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu sejumlah tokoh lintas agama di Istana Negara. Pertemuan tersebut dihadiri olehHelmy Faishal Zaini (PBNU), Abdul Mukti (PP Muhammadyah), Muhyiddin Junaidi (MUI), Pdt. Gomar Gultom (PGI), Ignatius Kardinal Suharyo (KWI), Wisnu Tenaya (PHDI), Arief Harsono (Permabudhi) dan Xs Budi Santoso Tanuwibowo (Matakin) itu.

Kepala Negara sempat menyinggung alasan tidak adanya pemberangkatan haji tahun ini. Dia mengatakan sampai saat ini Otoritas Arab Saudi belum memberikan signal apakah akan menyelenggarakan haji tahun ini atau tidak.

Baca Juga

510 Calhaj Solo Gagal Berangkat Tahun Ini

“Berhubung hal ini membutuhkan persiapan dan waktu untuk itu sudah tidak memadai, maka kita putuskan tidak akan memberangkatkan haji tahun ini,” kata Jokowi yang dikutip dari siaran pers PGI, Selasa (2/6).

Jokowi juga membahas persiapan untuk membuka kembali beberapa aktivitas perekonomian dan keagamaan. Dimana ada 120 kabupaten/kota yang hingga kini tak ada kasus positif dan kemungkinan bisa diberlakukan normal baru.

“Kini kita sedang mempersiapkan masyarakat untuk membuka kembali aktivitas perokonomian dan ibadah secara bertahap. Ada 120 kabupaten kota yang tidak ada kasus sama sekali. Di daerah ini bisa berlangsung kehidupan yang normal," paparnya.

Sementara itu terkait dengan pembukaan sekolah dan pesantren, Jokowi menegaskan belum ada keputusan. Dia mengatakan akan berhati-hati dalam memutuskan hal tersebut.

“Kita harus hati-hati akan nasib 54 juta siswa kita,” katanya.

Para pimpinan agama tersebut pada umumnya mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah. Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengingatkan agar komunikasi jajaran pemerintah harus satu irama.

“Namun kita berharap agar komunikasi para pejabat kepada masyarakat kiranya satu irama dan tidak bertentangan satu sama lain. Kita di lapangan mengalami kesulitan menghadapi masyarakat kalau hal ini berlangsung terus menerus,” ujarnya.

Dia menilai perlunya pemerintah melakukan counter narasi terkait berbagai informasi yang tersebar. Seperti isu konsiparasi, Tionghoa dan lain-lain.

Baca Juga

Penyelenggaran Haji Batal, Kemenag Pastikan Biaya Dikembalikan ke Calhaj

Ketua Umum PGI Gomar Gultom mengatakan perlunya semua elemen masyarakat membangun dan mengembangkan disiplin. Utamanya dalam mematuhi protokol kesehatan dan berbagai habitus baru dalam memasuki masa kenormalan baru.

“Tanpa disiplin, apapun yang dikerjakan oleh pemerintah, akan sia-sia, dan masyarakat akan terus berada dalam bayang-bayang penularan COVID-19 ini,” katanya. (Knu)