Golkar Yakin JK tidak Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 20 Oktober 2022
Golkar Yakin JK tidak Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Ia menjadi wakil presiden di kepemimpinan Presiden Susilo Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. ANTARA/Tim Media Jusuf Kalla

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa meyakini mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tidak mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

Sebagai senior Golkar, JK diyakini akan menghargai keputusan Munas yang telah menetapkan Airlangga Hartarto sebagai capres yang diusung Golkar.

Baca Juga

Golkar Target Menangkan Pemilu 2024, Airlangga Minta Setiap Caleg Raih 20 Ribu Suara

"Jadi Pak JK anggota Partai Golkar, beliau senior Partai Golkar, tokoh Partai Golkar tentunya menghargai keputusan Munas," ujar Erwin di sela-sela acara "Konsolidasi Nasional dan Bimtek Fraksi Partai Golkar se-Indonesia" di Hall C, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (20/10).

Partai Golkar, kata Erwin, memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan capres-cawapres, yakin lewat Munas. Dalam Munas tersebut Golkar telah menetapkan Airlangga sebagai calon presiden 2024

"Kemudian ada Rapimnas yang memberikan mandat kepada Ketua Umum Pak Airlangga (sebagai capres). Sampai hari ini belum pernah ada pencabutan perubahan terhadap itu. Jadi posisi partai Golkar seperti itu," tuturnya.

Baca Juga

Ganjar Siap Maju di 2024. Golkar Konsisten Usung Airlangga Jadi Capres

Publik juga diminta agar membedakan antara Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan Pilpres 2024. Saat Pilkada DKI, JK diakui sebagai king maker untuk Anies, namun pada Pilpres 2024, JK diyakini akan bertindak sesuai keputusan Munas dan Rapimnas Golkar.

"Beda kan, Pilkada dengan Pilpres, jadi kalau pilpres jelas partai Golkar sudah menetapkan di Munas dan juga diperkuat di Rapimnas. Jadi belum ada perubahan tentang keputusan politik partai Golkar, tetap itu landasan hukumnya Partai Golkar," ujarnya.

Erwin juga menilai tidak ada kaitan antara kehadiran JK dan Anies di acara pernikahan anak Ketua Majelis Syuro PKS dengan dukungan Pilpres beberapa waktu lalu. Apalagi, JK tidak mengeluarkan statement apapun saat itu.

"Yang dilihat adalah Pak JK duduk bareng itu kan dalam konteks kawinan barang kali ya. Pak JK juga tidak ada statement tentang apapun karena partai Golkar jelas punya sikap di Munas," kata Erwin. (Pon)

Baca Juga

Wanda Hamidah Ungkap Alasan Gabung Partai Golkar

#Jusuf Kalla #Partai Golkar #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Bagikan