Golkar Paling Diuntungkan Jika Koalisi Anies Bubar


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu (6/4/2023). ANTARA/Fauzi Lamboka.
MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, telah menetapkan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Saat ini sudah ada tiga bakal calon presiden yang mengemuka ke publik di antaranya Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
Baca Juga:
Masuk 3 Besar Survei Cawapres, Ridwan Kamil Ikuti Arahan Golkar
Peneliti LSI Denny JA, Ade Mulyana, menilai Partai Golkar akan diuntungkan apabila Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) gagal terbentuk.
“Jika Anies gagal mendapatkan tiket capres dari Koalisi Perubahan, peluang Partai Golkar justru lebih hidup,” ujar Ade.
Partai Golkar dapat membuat Anies Baswedan memperoleh tiket capres cukup dengan berkoalisi dengan salah satu partai apa saja agar mendapatkan tiket minimum 20 persen kursi DPR, di luar PPP yang sudah mendukung Ganjar Pranowo.
Golkar akan memiliki daya tawar lebih kuat lagi karena dapat 'menggertak' jika Airlangga Hartarto tak menjadi cawapres terpilih, baik oleh bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo atau bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Gertakan tersebut merupakan kemampuan Partai Golkar bersama partai politik lain dalam menghidupkan kembali tiket capres Anies Baswedan di Pilpres 2024.
“Tapi, tentu itu bergantung pula pada kenekatan Airlangga Hartarto. Dia akan berhitung apa yang akan menimpa dirinya dan Partai Golkar jika berani mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Airlangga akan berkaca dari apa yang dialami Surya Paloh,” katanya. (Asp)
Baca Juga:
Golkar Dinilai Dalam Posisi Dilema
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Putri Akbar Tanjung Kembali Pimpin Golkar Solo, Targetkan 5 Kursi DPRD

Vakumnya Posisi Menpora dan Menko Polkam, Golkar Prediksi Reshuffle Kabinet Akan Ada Tahap Lanjutan

Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat

Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa

Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
