Pilpres 2019

Gerindra Yakin Kasus Penculikan Aktivis 98 Tak Akan Gerus Elektabilitas Prabowo

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 15 Januari 2019
Gerindra Yakin Kasus Penculikan Aktivis 98 Tak Akan Gerus Elektabilitas Prabowo

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa (Foto: MP/Gomes)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kasus penculikan aktivis 98 yang kerap menghantui Prabowo Subianto setiap kali Pemilu tampaknya tak akan berdampak banyak pada elektabilitasnya. Bahkan Ketua DPP Partai Gerindra Desmod J Mahesa yakin, kasus penculikan aktivis sudah tidak relevan dan mempengaruhi keterpilihan Prabowo.

Desmond J Mahesa yang juga mantan aktivis mahasiswa 98 itu menilai kasus penculikan aktivis tidak akan menggerus suara Prabowo pada Pilpres 2019.

"Kami tidak khawatir dan tidak merasa suara Prabowo tergerus karena pada dasarnya di Pilpres 2019 lebih siap daripada dulu," kata Desmond saat ditemui di acara peringatan 35 tahun Malari, di Cikini, Jakarta, Selasa (15/1).

Dia mengatakan Prabowo siap membuka kasus penculikan tahun 1998 namun yang jadi persoalannya adalah apakah pemerintah saat ini bisa menjalankan proses penegakan hukumnya atau tidak.

Karena menurut Desmod, kalau kasus tersebut dibuka, maka berdampak pada ketegasan Presiden Jokowi karena yang diduga terlibat adalah orang-orang yang ada di lingkaran Jokowi.

Prabowo-Sandi
Prabowo Subianto didampingi Sandiaga Uno menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk 'Indonesia Menang' di Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)

"Dalam kasus 1998 sebenarnya posisi Prabowo diuntungkan. Ingat dahulu ketika debat Pilpres 2014, JK mengungkit kasus penculikan lalu Prabowo cuma bilang apakah kita harus bongkar-bongkar disini dan beliau siap bongkar, setelah itu JK tidak lanjutkan pertanyaannya," ujarnya.

Desmond yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menilai kalau ada pihak di lingkaran Jokowi mengungkit kembali kasus 98, lalu bagaimana penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib yang dijanjikan kepada Suciwati, istri Munir ketika Komisi Informasi Pusat membuka dokumen kasus tersebut.

Sebagaimana dilansir Antara, KIP menyatakan bahwa pemerintah diminta segera mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir.

"Namun usai putusan KIP itu, pemerintah justru mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta," katanya PTUN Jakarta pada akhirnya mengabulkan permohonan keberatan tersebut terhadap putusan KIP terkait publikasi dokumen hasil penyelidikan TPF kasus kematian Munir.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Tersandung Nyanyian Neneng Hasanah di Suap Meikarta, Ini Klarifikasi Mendagri Tjahjo

#Partai Gerindra #Prabowo Subianto #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Profil Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan yang Ditunjuk Jadi Ketua DK LPS
Anggito Abimanyu ditunjuk menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Ia akan menggantikan posisi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Profil Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan yang Ditunjuk Jadi Ketua DK LPS
Indonesia
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
DPR sudah menerima lima surat dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Surat tersebut membahas calon anggota LPS hingga RUU BUMN.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
Indonesia
Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Nyatakan Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina
Presiden RI, Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres. Keduanya bertemu saat mengikuti Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Nyatakan Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina
Dunia
Prabowo Pimpin Delegasi RI Standing Ovation saat Prancis Akui Palestina di PBB
Apresiasi sama diberikan hampir seluruh delegasi peserta KTT
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Prabowo Pimpin Delegasi RI Standing Ovation saat Prancis Akui Palestina di PBB
Indonesia
Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di PBB, Ini Penjelasan Kemenlu
Insiden mikrofon mati terjadi ketika setelah Prabowo menyampaikan kalimat, “Kami bersedia menyediakan pasukan perdamaian.”
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di PBB, Ini Penjelasan Kemenlu
Indonesia
Hadiri Sidang Umum PBB, Prabowo Diyakini Bisa 'Buka Pintu' Kemerdekaan Palestina
Presiden RI, Prabowo Subianto, menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Ia pun diyakini bisa membuka pintu bagi kemerdekaan Palestina.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Hadiri Sidang Umum PBB, Prabowo Diyakini Bisa 'Buka Pintu' Kemerdekaan Palestina
Indonesia
Prabowo segera Bentuk Komisi Reformasi Polri, Usman Hamid: Belum Punya Konsep dan Tujuan yang Jelas
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan segera membentuk Komisi Reformasi Polri. Usman Hamid pun mengatakan, bahwa konsep dan tujuannya belum jelas.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Prabowo segera Bentuk Komisi Reformasi Polri, Usman Hamid: Belum Punya Konsep dan Tujuan yang Jelas
Indonesia
Ini Syarat Prabowo Buka Opsi Indonesia Akui Israel
Perdamaian di Jalur Gaza hanya dapat tercapai dengan adanya pengakuan penuh terhadap kedaulatan negara Palestina.
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Ini Syarat Prabowo Buka Opsi Indonesia Akui Israel
Dunia
Bicara di KTT PBB, Prabowo: Kita Harus Mengakui Palestina Sekarang
"Solusi dua negara adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan perdamaian di Palestina," kata Prabowo
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Bicara di KTT PBB, Prabowo: Kita Harus Mengakui Palestina Sekarang
Indonesia
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan menaikkan gaji guru dan dosen ASN. Komisi X DPR juga meminta nasib guru honorer diperhatikan, karena gajinya kecil.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan
Bagikan