Gerindra: Dua Nama Wagub DKI Milik PKS Harus Dievaluasi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 15 November 2019
Gerindra: Dua Nama Wagub DKI Milik PKS Harus Dievaluasi

Legislator DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik (dua kiri) dan Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko (kiri) dalam kegiatan reses di Kelurahan Pademangan Barat. (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengatakan, dua nama kandidat calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang disodorkan PKS harus dievaluasi. Sebab, sudah lebih dari 14 bulan pemilihan pengganti Sandiaga Uno mandek di DPRD.

Dua nama Wagub DKI berasal dari PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Baca Juga:

Reaksi PKS Nama Adhyaksa Dault Diusulkan Jadi Wagub DKI

Taufik juga mengungkapkan, lamanya pemilihan DKI 2 bukan disebabkan oleh Gerindra, penentuan jabatan nomor 2 di pemerintahan Jakarta tersebut ada di tangan DPRD.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama sejumlah elite PKS memasuki ruangan Rapat Koordinasi Nasional PKS. (ANTARA/Abdu Faisal)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama sejumlah elite PKS memasuki ruangan Rapat Koordinasi Nasional PKS. (ANTARA/Abdu Faisal)

"Kan barang ini ada di DPRD, makanya harus dievaluasi apakah orangnya atau apanya. Kalau enggak dievaluasi kan kita enggak tahu," kata Taufik saat dikonfirmasi, Jumat (15/11).

Maka dari itu, Gerindra selaku partai pengusung Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu mengajukan empat figur baru bursa Wagub DKI ke DPP PKS beberapa waktu lalu.

Empat nama anyar Gerindra yang diajukan ke DPP PKS sebagai cawagub DKI, yakni Sekda DKI Jakarta Saefullah, Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantoro, dan Ketua DPP Partai Gerindra Ariza Patria.

Baca Juga:

PKS Diminta Pilih Satu Satu Cawagub dari Gerindra

Keempat nama ini lebih dulu diberikan ke PKS untuk mendapat persetujuan. Setelah kedua belah pihak sepakat, nama terpilih akan diteruskan ke DPRD DKI.

Ketua DPD Gerindra DKI, M. Taufik. Foto: MP/Asropih
Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

Menurut dia, pengajuan nama ini sebagai upaya alternatif Gerindra untuk menggenjot proses pemilihan Wagub DKI. Diharapkan dengan nama-nama yang diusulkan Gerindra, pemilihan sosok pendamping Anies Baswedan bisa cepat diselesaikan.

"Iya makanya kan harus dievaluasi. Kalau kemungkinan orang, saya kasih namanya empat orang, pilih salah satu," tutup dia. (Asp)

Baca Juga:

PKS Ngebet Dapat Jatah Kursi Wagub DKI

#DKI Jakarta #Wagub DKI Jakarta #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Penurunan kemacetan ini terjadi pada jam sibuk, yakni pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Indonesia
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Indonesia
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Peristiwa itu terjadi dekat dengan Stasiun Cakung.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Indonesia
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Hal ini penting karena bisa jadi APAR itu merupakan garda terdepan untuk melawan kebakaran sebelum api menyebar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Pihak yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat ialan pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Mendorong Pemprov DKI mengintensifkan gerakan pangan murah serta operasi pasar di berbagai wilayah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Indonesia
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Tarif spesial hanya Rp 1 ini diberikan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Indonesia
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Tren peningkatan angka keterangkutan (ridership) masih terlihat konsisten di lima stasiun.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Indonesia
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Pramono menyebut istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki akun media sosial dan tidak pernah mencampuri urusan pekerjaannya sebagai gubernur.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Bagikan