Ikhsan Aryo Digdo
FACEBOOK menghadapi situasi pelik di Australia. Banyak protes akibat pemblokiran terhadap seluruh konten berita di Facebook. Pengguna Facebook di Australia tidak dapat melihat dan berbagi berita lokal ataupun internasional.
Reuters memberitakan hal ini terjadi karena media dilarang mengunggah tautan apapun di halaman mereka. Pemerintah Australia menerapkan undang-undang agar Facebook membayar kepada media konvensional yang mengunggah hasil berita di platform Facebook.
Baca juga:
Perdana menteri Australia, Scott Morrison tidak terima dengan sikap Facebook yang memutus layanan informasi dari berbagai macam jenis berita baik itu layanan kesehatan ataupun layanan darurat. "Tindakan Facebook ini sama sombongnya dan mengecewakan," tutur Morrison.
Pemerintah menerapkan aturan kepada Facebook untuk berbagi hasil pendapatan yang masuk dari iklan terhadap setiap berita yang memuat di laman media sosial itu. Hal ini dikarenakan Facebook menyimpan sebagian besar pendapatan media yang telah bergeser secara online dalam memuat hasil berita.
Alasan pemerintah menerapkan undang-undang tersebut adalah karena banyaknya konten berita yang tidak jelas di Facebook. Di era digital seperti saat ini, berita yang tepat mempengaruhi pemikiran seseorang dalam bertindak.
Baca juga:
Isu COVID-19 yang menjadi pembahasan penting di setiap negara menjadi perhatian khusus pemerintah agar warganya tidak terpengaruh dari dampak negatif pemberitaan yang salah.
Tindakan pemblokiran Facebook tentu berbahaya. Hilangnya seluruh konten berita di Facebook membuat semakin meluasnya informasi yang salah. Terlebih pada saat peluncuran vaksin COVID-19. Berita salah dapat membuat disinformasi tentang vaksin COVID-19.
Tindakan Facebook ini bahkan menuai kritik keras dari luar Australia. Mengutip BBC, Julian Knight, ketua komite parlemen Inggris mengatakan tindakan Facebook memblokir seluruh konten berita di Australia adalah sebuah penindasan.
"Ini bukan hanya tentang Australia. Ini adalah Facebook meletakkan penanda, mengatakan kepada dunia bahwa 'jika Anda benar-benar ingin membatasi kekuatan kami. kami dapat menghapus apa yang bagi banyak orang merupakan utilitas'," papar Knight.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Australia terus melakukan koordinasi bersama perdana menteri dari negara lain seperti dari India untuk mendapatkan dukungan secara internasional. (ard)
Baca juga:
