Buat Padat Karya, Anggaran Pemulihan Ekonomi Bisa Bertambah Lagi
Program padat karya. (Foto: PUPR)
MerahPutih.com - Anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 diproyeksikan mencapai Rp627,9 triliun dari sebelumnya sekitar Rp619 triliun. Bahkan, dana alokasi tersebut, kemungkinan akan terus bertambah terutama untuk sektor kesehatan dan pembukaan lapangan kerja.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebutkan, bertambahnya anggara karena pemerintah fokus mendukung bidang kesehatan tahun ini yaitu mencapai Rp133,07 triliun dengan sekitar Rp70 triliun di antaranya adalah anggaran untuk vaksinasi.
“Itu bukan hanya beli vaksin tapi juga distribusinya, rantai dinginnya dan alat prasarananya,” katanya di Jakarta, Minggu (8/2).
Baca Juga:
Percepat Pemulihan Ekonomi, Surabaya Dampingi Toko Klontong
Ia menjelaskan seluruh kebutuhan vaksinasi mulai dari pembelian vaksin, distribusi, sampai jarum suntik serta kebutuhan para tenaga kesehatan akan disediakan oleh pemerintah.
“Jadi semua proses kesehatan kami sediakan makanya anggarannya naik signifikan di anggaran kesehatan,” ujarnya.
Ia mengatakan terdapat juga kenaikan yang signifikan di program prioritas karena pemerintah ingin mendorongnya terutama untuk program padat karya agar mampu menciptakan lapangan kerja dan tenaga kerja.
“Hampir semua meningkat tapi paling besar untuk kesehatan dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci anggaran PEN 2021 sebesar Rp627,9 triliun fokus untuk lima bidang. Bidang pertama adalah kesehatan dengan anggaran Rp133,07 triliun meliputi pengadaan dan operasional vaksin COVID-19, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP, TKDD untuk kesehatan, serta insentif perpajakan kesehatan.
Bidang kedua adalah perlindungan sosial Rp148,66 triliun meliputi PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, Pra Kerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik.
Bidang ketiga program prioritas sebesar Rp141,36 triliun meliputi pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta program prioritas lainnya.
Bidang keempat adalah UMKM dan pembiayaan dialokasikan Rp157,57 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP UMKM dan korporasi, pembebasan rekmin dan biaya abonemen listrik, serta penempatan dana dan pencadangan, pembiayaan PEN lainnya serta PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan yaitu HK, ITDC, Pelindo III, dan KIW.
Bidang kelima adalah insentif usaha Rp47,27 triliun meliputi PPh 21 DTP, pembebasan PPh 22 Impor, pengembalian pendahuluan PPN, PPh Final DTP UMKM, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, penurunan tarif PPh Badan, PPN tidak dipungut KB/KITE, serta insentif bea masuk. (Asp)
Baca Juga:
Lelang Dini Proyek APBN Percepat Pemulihan Ekonomi
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
RI Rawan Bencana & Kecelakaan, Basarnas Usul Bentuk Dana Kedaruratan SAR Nasional di Luar APBN Reguler
Purbaya Jaga Daya Beli Warga, Pertumbuhan Ekonomi Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Alasan Aktivitas Belanja dan Perjalanan Warga Melambat di Triwulan III 2025
Ekonomi Tumbuh 5,04 Persen, Konsumsi Rumah Tangga Jadi Pendorong Utama
Kebijakan Ini Diyakini Airlangga Pada Kuartal VI 2025 Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan