Airlangga Akui Pembentukan KIB untuk Hilangkan Politik Identitas


Penandatangan nota kesepahaman Koalisi Indonesia Bersatu, di Jakarta, Sabtu (4/6). (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Tiga ketua umum partai politik secara resmi menandatangani nota kesepahaman dibentuknya koalisi indonesia bersatu (KIB) di Jakarta, Sabtu malam, (4/6).
Penandatanganan itu dilakukan ketua umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Baca Juga:
Ketum PAN Tanggapi Pernyataan PKS Terbuka Gabung KIB Asal Tak "Dikunci"
Airlangga Hartarto menegaskan keputusan yang diambil dalam koalisi indonesia bersatu (KIB) bersifat kolektif dan kolegial.
"Bertemu dengan siapa pun sudah sepengetahuan pimpinan partai yang lain," kata Airlangga dikutip dari Antara, Minggu, (5/6).
Dia menjelaskan, KIB dibentuk untuk menghilangkan politik identitas, menaikan elektabilitas partai hingga saling mengisi antar sesama anggota koalisi untuk membangun indonesia.
"Koalisi nasionalis religius, baik yang muslim tradisional maupun muslim yang modernis, untuk menghilangkan politik identitas," katanya menegaskan.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, jika koalisi dibangun dengan kesepakatan-kesepakatan yakni prinsip kesetaraan diantara partai koalisi dan solidaritas kuat.
Baca Juga:
Terkait dengan kemungkinan retaknya koalisi jelang Pemilu, dia menegaskan aneh bin ajaib jika kemudian sudah berteman dan menjalin hubungan dengan baik, masih ada cemburu dan melakukan sesuatu.
"Saya kira itu politik yang tidak bagus dan menunjukkan politik yang kurang baik," ujarnya.
Dia menegaskan, koalisi ingin menunjukkan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, sesuatu yang baru dalam berdemokrasi kedepannya.
"Ini ikhtiar, untuk pandangan yang baik dan positif, kalau niatannya bagus, saya kira batu karang bisa dilewati," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menambahkan.(*)
Baca Juga:
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Putri Akbar Tanjung Kembali Pimpin Golkar Solo, Targetkan 5 Kursi DPRD

Vakumnya Posisi Menpora dan Menko Polkam, Golkar Prediksi Reshuffle Kabinet Akan Ada Tahap Lanjutan

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini

Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan

Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya

PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR

Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
