Bupati Morotai, Maluku Utara Rusli Sibua ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2011 silam. Rusli dijerat dengan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp750 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Morotai, Maluku Utara Rusli Sibua sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Penetapan orang nomor satu di Morotai adalah tindak lanjut kasus suap yang menjerat bekas Ketua MK Akil Mochtar.