Posisi cadangan devisa tersebut menurun dibandingkan posisi pada akhir Maret 2024 sebesar 140,4 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

BI melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2022 mencapai USD 400,4 miliar atau turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya USD 403,6 miliar.

Posisi cadangan devisa pada akhir September 2021 mencapai USD 146,9 miliar atau lebih tinggi dibandingkan USD 137,1 miliar pada akhir Juni 2021.

Alokasi SDR bukanlah utang, melainkan semacam dana yang bisa digunakan untuk cadangan devisa dan tidak ada batas waktu untuk dikembalikan, sehingga berbeda dengan pinjaman IMF pada krisis 1998.

Peningkatan posisi cadangan devisa pada Agustus 2021 terutama terjadi karena adanya tambahan alokasi special drawing rights (SDR) sebesar USD 4,46 miliar atau setara USD 6,31 miliar yang diterima oleh Indonesia dari Dana Moneter Internasional (IMF)

Posisi cadangan devisa tersebut juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

BI memandang cadangan devisa tetap memadai, dengan didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 10,0 bulan impor atau 9,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Indonesia menyimpan potensi kekayaan mineral emas yang melimpah yang mencapai 30,2 juta ounces.

Peningkatan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerbitan Global Bonds pemerintah dan penerimaan pajak pada awal 2021.

Surplus ini bikin posisi cadangan devisa pada akhir September 2020 meningkat menjadi USD135,2 miliar.

Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.

Tergerusnya cadangan devisa karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.