Wapres Gibran sebut Kebijakan PPDB Sistem Zonasi yang Tak Mampu Diterapkan di Semua Wilayah

MerahPutih.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah, Senin (11/11) di Jakarta.

Gibran pun memberikan pengarahan kepada Kadisdik seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyebut nantinya mereka akan menceritakan pengalaman menerapkan kebijakan pendidikan dasar dan menengah selama ini.

Selain itu, Mu'ti menyebut persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB), Zonasi, hingga PPPK juga akan dibahas dalam rakor ini.

Baca juga:

Hari Ini Gibran Mulai Buka Kanal Pengaduan, Catat Nih Nomornya!

Wapres Gibran mengatakan PPDB sistem zonasi adalah program yang baik. Namun, dia melihat program ini belum bisa diterapkan di semua wilayah.

"Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ucap dia.

Gibran juga mengaku mendapatkan masalah ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta terkait zonasi ini. Menurutnya, permasalahan zonasi selalu sama setiap tahun.

"Tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang," ujar dia.

Baca juga:

Gibran Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan di TMP Kalibata

Dia mengaku pernah bersurat ke Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim tapi tidak ditanggapi. Dia meminta semua persoalan yang ada agar dikaji lagi, apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama.

“Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga," sambungnya. (Knu)