Wamenag Sebut PPKM Darurat Bentuk Ajaran Agama Menjaga Keselamatan Jiwa

Merahputih.com - Pemerintah telah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 121 Kabupaten/Kota.

Kegiatan peribadatan di rumah ibadah semua agama yang berada di wilayah PPKM Darurat ditiadakan sementara. Pusat perbelanjaan (mall), dan pusat perdagangan juga ditutup sementara.

Baca Juga:

PPKM Darurat Hari Pertama Kerja, Macet Parah Sampai Gigit Jari Gagal Masuk Jakarta

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi menilai kebijakan ini diambil sebagai ikhtiar menjaga keselamatan jiwa.

PPKM Darurat dilakukan karena kondisi pandemi COVID-19 yang meningkat, semata untuk menjaga keselamatan jiwa, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

"Dalam kondisi semacam ini, umat diajak untuk sementara beribadah di rumahnya masing-masing," terang Zainut dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (5/7).

Menurut Zainut, menjaga keselamatan jiwa atau hifdzu an-nafs merupakan salah satu kewajiban agama paling utama. Menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya, tanpa terkecuali.

Al-Quran mengajarkan, barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

Kondisi pandemi yang terjadi saat ini, lanjut Zainut, menjadikan hifdzu an-nafsi (menjaga keselamatan jiwa) menjadi pertimbangan paling utama dalam penetapan fatwa dibanding kewajiban agama lainnya.

Seperti hifdzu ad-din (menjaga agama), hifdzu al-mal (menjaga harta), hifdzu al-‘aql (menjaga akal), dan hifdzu an-nasl (menjaga keturunan).

Karena menjaga keselamatan jiwa belum ada alternatif penggantinya.

Sedangkan hifdzu ad-din menjadi urutan berikutnya, karena ada alternatif penerapan keringanan (rukhshah).

Ia menyebut, rukhshah menjadi pijakan dari ijtihad para ulama dalam menetapkan fatwa baru, fikih pandemi, sebagai panduan umat Islam dalam melaksanakan ibadah di tengah pendemi ini.

"Baik untuk tenaga medis, para penderita, ataupun umat Islam pada umumnya," tuturnya.

Ia mengapresiasi MUI yang melalui kajian fikih telah menerbitkan beberapa fatwa, antara lain Fatwa MUI No. 14 thn 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Saat Pandemik COVID-19.

Sedangkan pada konteks kebijakan pemerintah, Wamenag melihat Surat Edaran Menteri Agama juga lahir dengan semangat Fikih Pandemi dan berdasarkan Fatwa-fatwa MUI yang terkait tersebut.

Baca Juga:

Cerita Warga Terjebak Macet Hingga Cari Jalan Tikus saat PPKM Darurat di Hari Kerja

"Saya mengimbau kepada para ulama, kyai dan tokoh agama untuk ikut menyosialisasikan fikih pandemi agar masyarakat dapat menjadikan pedoman dalam melaksanakan ibadan di masa pandemi," ujar Zainut.

Ia juga berharap para tokoh agama berada pada garda terdepan dalam menumbuhkan kesadaran umat untuk secara disiplin mematuhi protokol kesehatan. Sebagai ikhtiar bersama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19.

"Mari berdoa bersama, semoga pandemi ini bisa segera terkendali. Aamiin," tutup mantan Wakil Ketua MUI ini. (Knu)