Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Vaksinasi COVID-19 diperkirakan baru bisa selesai dalam waktu 8-9 bulan untuk 75 juta warga Indonesia yang masuk data base pemerintah.
Paling tidak, vaksinasi hanya bisa mencapai 15 juta orang per bulan terutama bagi yang mendapatkan bantuan pemerintah. Sisanya diminta lakukan vaksinasi mandiri.
Menteri BUMN sekaligus Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir berharap, masyarakat yang ekonominya mampu untuk masuk ke dalam program vaksin mandiri.
Baca Juga:
Para Ahli Pastikan Vaksin yang Digunakan Aman dan Efektif
Ia menegaskan, sesuai Perpres 99 tahun 2020, Kementerian BUMN mendapatkan tugas dari pemerintah untuk melakukan vaksin mandiri sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Rencananya, ada dua macam vaksin yang akan dilakukan pemerintah yakni vaksin bantuan pemerintah dan vaksin mandiri. Untuk detail vaksin bantuan pemerintah, diutamakan untuk tenaga kesehatan, tenaga yang langsung berdampak ke publik, dan memang rakyat yang termiskin.
"Memang untuk yang mandiri sementara ini untuk tahap awal kami ditugaskan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang saat ini ekonominya lebih baik dan mampu," ujar Menteri BUMN dikutip Antara.
Ia menegaskan, tidak seluruh rakyat dapat bantuan pemerintah dikarenakan pemerintah terus bekerja keras untuk beberapa program seperti bantuan sosial, BLT, diskon listrik, subsidi gaji terus dilakukan untuk ke depannya.
"Mengingat beban pemerintah yang berat maka dari itu KPCPEN mengetuk hati bagaimana semua pihak bisa saling bergotong royong terkait vaksinasi COVID-19 ini," ujarnya.
Ia menegaskan, dalam program vaksin mandiri ini, kemampuan BUMN memiliki keterbatasan, karena itu sejak awal Kementerian BUMN mengajak seluruh komponen swasta di industri kesehatan bahu membahu bekerja sama terkait hal tersebut.
"Karena tentu bagaimana tadi kita berharap dengan tugas vaksinasi untuk 75 juta masyarakat ini, vaksinasi bisa berjalan secepat-cepatnya," katanya. (*)
Baca Juga:
DPR Soroti Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
