Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta akan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP warga DKI yang berdomisili di luar Jakarta pada Maret 2024.
Adapun kriteria yang terkena sasaran nonaktif antara lain orang yang sudah meninggal, keberatan dari pemilik rumah hingga kontrakan, penduduk yang sudah tidak berdomisili secara de facto selama lebih dari satu tahun.
Baca juga:
Mudik Gratis Kemenhub Wajib Sama Identitas Antara STNK dan KTP
Kemudian, pencekalan dari instansi atau lembaga hukum terkait dan wajib KTP elektronik yang tidak melakukan perekaman selama lima tahun sejak usia wajib KTP.
Penonaktifan itu dilakukan secara bertahap sesudah Pemilu 2024. Hingga kini pihaknya masih menunggu hasil resmi pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarifudin meminta kebijakan untuk menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK) lebih diprioritaskan kepada warga yang sudah meninggal dunia demi memaksimalkan pendataan laporan.
"Harapan saya didata dulu yang meninggal karena masih banyak yang KTP-nya masih aktif,” kata Syarifudin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/3).
Baca juga:
Dasco Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Tetap Dipilih Rakyat Lewat Pilkada
Syarifudin mengatakan, hal tersebut harus dilaksanakan mengingat masih banyak warga yang belum melaporkan data keluarga yang sudah meninggal dunia. Penyisiran terhadap NIK warga Jakarta yang telah meninggal dunia sangat penting untuk penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
Hal itu mengingat kini masih banyak ahli waris yang menerima bantuan sosial atas nama keluarga yang sudah meninggal dunia.
“Nanti disisir lagi secara bertahap supaya rapi, karena ini menyangkut data dan kasihan juga RT cari-cari ternyata warganya sudah tidak ada,” ujarnya.
Selanjutnya, mengusulkan penyisiran bisa dilakukan kepada warga yang sebenarnya tidak berdomisili namun bekerja di Jakarta.
“Contoh lain misalnya pekerja-pekerja di Jakarta tapi tinggalnya di daerah lain. Kami minta semua itu harus dirapikan supaya ke depan tidak ada warga yang memiliki KTP DKI tapi orangnya tidak ada di sini,” katanya. (Asp)
Baca juga:
