Tunda Berkantor di IKN, Pengamat Tegaskan IKN Hanya Ambisi Pribadi Jokowi


Proyek IKN. (Foto: Antara)
MerahPutih.com- Presiden Joko Widodo menundaan rencana berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Penundaan ini disebabkan ole infrastruktur yang masih belum memadai.
Ahli kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai, penundaan ini memperlihatkan, proyek IKN memang menghadapi banyak tantangan sejak awal.
"Rencana ini sebagai tidak matang dan tidak memperhatikan aspek keberlanjutan fiskal," kata Achmad di Jakarta, Kamis (11/7).
Achmad mencontohkan, hambatan seperti keterlambatan infrastruktur dasar mengindikasikan kurangnya perencanaan yang mendalam dan eksekusi yang tepat waktu.
Baca juga:
Infrastruktur IKN Belum Siap, Pengamat Sebut Urusan Politis Jadi Penyebabnya
“Ini sejalan dengan kritik bahwa pembangunan IKN sering kali terkesan sebagai proyek personal Jokowi yang ambisius namun tidak realistis dalam jangka waktu yang ditetapkan,” katanya.
Achmad melihat, optimisme Jokowi soal IKN ini tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Ketersediaan air dan listrik, dua kebutuhan dasar untuk operasional ibu kota baru, masih menjadi masalah besar.
Meskipun Bendungan Sepaku Semoi telah diresmikan, distribusi air belum optimal karena membutuhkan pemasangan pompa tambahan.
“Instalasi listrik juga belum sepenuhnya siap,” ungkap Achmad.
Achmad mengingatkan, pelajaran ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan yang matang dan mendengarkan masukan dari para ahli.
“Ambisi pribadi Presiden Jokowi dalam proyek IKN telah mengorbankan sumber daya keuangan publik yang diambil dari pajak rakyat,” sebut pengajar di UPN Veteran Jakarta ini.
Baca juga:
Jokowi Batal Berkantor di IKN Pada Juli Ini, Begini Sindiran Politikus PDIP
Pelajaran yang dapat diambil dari kenyataan pahit ini adalah bahwa pemimpin masa depan harus lebih memperhatikan masukan dari para ahli perencanaan.
“Termasuk tidak mengorbankan dana publik untuk ambisi pembangunan pribadi,” ungkap Achmad. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung

Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN

Tunggu Arahan Prabowo untuk Pindah Kantor, Gibran: Kemarin Diminta di Papua, Sekarang di IKN

Demi Selamatkan Anggaran Negara, Wapres Gibran Didesak Segera Berkantor di IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Prabowo Tak Kunjung Putuskan Ibu Kota Pindah karena Proyek IKN Belum Rampung

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah

TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN

Puan Beberkan Dua Poin Penting Hasil Rapat Pimpinan DPR dengan Kepala OIKN
