TPN Kritik Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

MerahPutih.com - Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik lantaran membahas program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye Paslon nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, proses Pemilu 2024 tidak hanya sekadar pencoblosan, tetapi juga ada penghitungan suara hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini masih proses yang tidak sebentar dan suatu hal yang tidak pantas rasanya berbicara tentang program yang diusung salah satu capres dan cawapres dan sudah seakan-akan menang," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Chico Hakim kepada wartawan, Senin (26/2).

Baca Juga:

Nilai Prabowo Wajar Menang Jauh, AHY Anggap Hak Angket tidak Urgen

Menurut Chico, pembahasan program makan siang gratis oleh pemerintah di tengah proses pemilu yang masih berlangsung menunjukkan semakin jauhnya etika politik. Sejak pencalonan Gibran sebagai cawapres, kata Chiko, dan sebelum pencoblosan pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata juga tidak diindahkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Dan tidak cutinya para menteri yang mendukung paslon 2 begitu juga kekuasaan dalam hal ini presiden yg secara terselubung melakukan kampanye," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai hal tersebut merupakan bagian dari pelanggaran-pelanggaran etika dan norma-norma dalam berpolitik.

"Artinya kami tidak mau mengomentari lebih jauh lagi selain memang mungkin seperti kami awal katakan bahwa program yang ditawarkan itu pun sebenarnya tidak masuk akal," imbuhnya.

Baca Juga:

Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Jokowi Mayoritas Coblos Prabowo - Gibran

Menurut Chico, program makan siang gratis tidak bisa disesuaikan dengan postur APBN yang sekarang sedang dalam kondisi tidak baik.

"Kita ketahui bahwa penggelontoran bansos pun akhirnya membuat Menteri Sri Mulyani harus membekukan sementara anggaran-anggaran untuk kementerian dengan jumlah hampir Rp 6 triliun," ujarnya.

Semestinya, kata dia, pemerintah fokus membahas kenaikan harga bahan pokok yang melambung tinggi.

"Tentunya ini yang seharusnya menjadi prioritas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini," pungkasnya. (Pon)