Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat politik, Muhammad AS Hikam menilai kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengerahkan anggota TNI dan Polri dalam mengawal jalannya new normal akibat COVID-19 sudah tepat. Mental kedisiplinan warga Indonesia perlu diperketat dengan aparat keamanan.
“Alasan saya sederhana dan berdasar alias common sense saja karena memang level kedisiplinan publik kita masih memerlukannya,” kata Hikam dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (28/5).
Baca Juga:
Kemenkes Terbitkan Protokol 'New Normal' Bagi Perkantoran dan Industri, Apa Saja Isinya?
Hanya saja apapun yang menjadi gagasan dan kebijakan Presiden, harus diterapkan dengan baik saat diimplementasikan di lapangan. “Saya juga tetap menggarisbawahi syarat konsistensi antara aturan dengan penerapannya di lapangan. Semoga terlaksana dengan baik,” tuturnya.
Akademisi dari President University ini pun meminta kepada semua pihak agar tidak menggaduhkan terlebih dahulu terkait dengan kebijakan pemerintah pusat itu.
Ia meminta semua pihak melihat dulu bagaimana sebuah kebijakan tersebut dijalankan oleh pemerintah, apakah pelaksanaan di lapangan sesuai dengan tujuan atau tidak.
“Usul saya, kalau bisa beleid itu tak usah dieyeli atau dijadikan bahan kontroversi sebelum dijalankan. Kita lihat dan buktikan efektifitasnya di lapangan dulu,” pungkasnya..
Perlu diketahui, bahwa kabarnya ada sekitar 340 ribu personel TNI dan POLRI yang akan dikerahkan oleh Pemerintah untuk melakukan penjagaan terhadap pelaksanaan program New Normal dalam konteks penanggulangan wabah pandemi COVID-19.
“TNI dan Polri ini adalah mengawasi pelaksanaan di lapangan,” kata Presiden Joko Widodo di Summarecon Mal Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5).
Baca Juga:
Panduan Menkes Soal 'New Normal' Justru Jadi Alasan untuk Longgarkan PSBB
Kemudian, para personel TNI dan Polri alan dikerahkan di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota. Di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Gorontalo. Sementara untuk kota, ada Surabaya dan Malang. Selanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Surakarta itu akan mengevaluasi penerapan New Normal selama satu pekan.
Dengan menimbang dampak dari kebijakan ini, ia mengatakan akan memperluas penerapannya di wilayah lain bila hasilnya bagus. “Akan kami lebarkan ke provinsi dan kabupaten, kota yang lainnya apabila dirasa terdapat perbaikan-perbaikan yang signifikan,” ujarnya. (knu)
