Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyatakan bahwa pihaknya akan menyelidiki penyebab keberadaan warga sipil di lokasi ledakan amunisi afkir di Garut, Jawa Barat.
"Penyelidikan sedang berlangsung, mohon bersabar," ujar Wahyu dikutip Antara, Selasa (13/5).
Wahyu belum dapat memberikan penjelasan detail mengenai peran warga sipil selama proses pemusnahan amunisi tersebut. Namun, dapat dipastikan bahwa hingga saat ini sembilan warga sipil dilaporkan meninggal dunia akibat ledakan amunisi itu.
Baca juga:
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Sebelumnya, Kadispenad menjelaskan bahwa insiden tragis itu terjadi saat TNI AD melaksanakan pemusnahan amunisi. Kegiatan pemusnahan ini dilakukan oleh personel Gudang Pusat Amunisi III Pusat Peralatan TNI AD di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada hari Senin (12/5) pukul 09.30 WIB.
"Di awal kegiatan, sesuai prosedur, telah dilakukan pengecekan terhadap personel dan area lokasi peledakan. Semuanya dinyatakan aman," kata Brigjen TNI Wahyu.
Personel kemudian membuat dua lubang sumur untuk menampung amunisi TNI AD yang akan dimusnahkan. Setelah lubang dibuat, amunisi dimasukkan, dan selanjutnya lubang tersebut diledakkan oleh personel TNI AD menggunakan detonator.
"Peledakan di kedua sumur berjalan lancar dan aman," ungkap Brigjen TNI Wahyu.
Setelah itu, personel mengisi satu lubang yang telah disiapkan untuk menghancurkan detonator yang sebelumnya digunakan untuk meledakkan dua lubang sumur pertama.
Baca juga:
Komisi I DPR Desak TNI Lakukan Investigasi Menyeluruh terkait Insiden Ledakan di Garut
Detonator tersebut dimasukkan ke dalam lubang untuk dimusnahkan dengan metode yang sama seperti pemusnahan amunisi sebelumnya.
"Saat tim penyusun amunisi sedang menata detonator di dalam lubang, tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang," jelas Kadispenad.
Ledakan tersebut mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, yang terdiri dari empat anggota TNI dan sembilan warga sipil.
