TKN Sebut Ulama Radikal Ada di Pihak Prabowo

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Maret 2019
TKN Sebut Ulama Radikal Ada di Pihak Prabowo

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Roosdinal Salim (@roosdinalsalim)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Roosdinal Salim menilai langkah Jokowi membubarkan HTI sudah sangat tepat. Sebab, jika tidak, upaya membangun negara khilafah bisa terjadi.

"Bayangkan kalau ada negara khilafah. Orang Bali dan Papua seperti apa nanti? Bisa-bisa bikin negeri sendiri," ujar Roosdinal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Pria yang juga anak ekonom senior, Emil Salim ini menduga, selama ini ulama yang berpikiran radikal ada di pihak Prabowo-Sandi.

"Ulama yang berpikiran keras ada di pak Prabowo. Kalau tapi melanggar hukum, gak masalah. Cuman kadang bahasa kasarnya memprovokasi. Apakah boleh di masjid kita memprovokasi. Kalau dia memprovokasi di rumah gak masalah," jelas dia.

Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf Roosdinal Salim (@roosdinalsalim)

Sehingga, ia sependapat dengan pernyataan mantan Kepala BIN, Hendropriyono bahwa Pilpres saat ini merupakan pertarungan antara NKRI dengan ideologi khilafah.

"Saya setuju sekali dengan ucapan pak Hendropriyono bahwa Pilpres kali ini adalah pertarungan ideologi," ucap dia.

Diketahui, Pemilu Serentak digelar 17 April mendatang. Pesta demokrasi lima tahunan kali ini tak hanya memilih presiden dan wakil presiden, melainkan anggota legislatif.

Kedua capres dan cawapres menegaskan bukan anti Pancasila. Bahkan kedua calon menyerukan sama-sama menjaga Pancasila. (Knu)

#Jokowi-Ma'ruf Amin #Kaum Radikal #Khilafah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Survei Charta Politika Sebut 61 Persen Pemilih Jokowi Pilih Ganjar
Salah satu yang menarik dari survei nasional ini adalah 61 persen pemilih Jokowi-Ma'ruf yang menetapkan pilihannya ke Ganjar Pranowo
Andika Pratama - Senin, 15 Mei 2023
Survei Charta Politika Sebut 61 Persen Pemilih Jokowi Pilih Ganjar
Indonesia
Survei Algoritma: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, tapi Tak Setuju Pemilu Ditunda
Namun, hal tersebut tak lantas membuat wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden mendapat kata setuju dari mayoritas publik.
Andika Pratama - Senin, 23 Januari 2023
Survei Algoritma: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, tapi Tak Setuju Pemilu Ditunda
Indonesia
Ada Kemunduran Demokrasi di 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin
"Ada kemunduran demokrasi yang sangat signifikan dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus peretasan, doxing dan berbagai kasus lainnya yang menimpa aktivis pro demokrasi," imbuhnya.
Andika Pratama - Jumat, 21 Oktober 2022
Ada Kemunduran Demokrasi di 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin
Indonesia
Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fitri Maulidiyanti menilai, janji Jokowi melakukan reformasi Polri demi meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri juga dianggap belum berhasil.
Mula Akmal - Jumat, 21 Oktober 2022
Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Bagikan