Fadhli 
MerahPutih Asia - Tiongkok mengkritisi kebijakan militer Jepang dengan mengatakan bahwa Jepang dapat membahayakan perdamaian di kawasan mereka setelah menetapkan keputusan kontroversial, yaitu memperluas peran militernya di luar negeri.
Seperti dikatakan dalam BBC, setelah pemungutan suara parlemen Jepang, Kementrian pertahanan Tiongkok berkata bahwa Jepang harus mempelajari lebih mendalam dari sejarah.
Sebelumnya sudah diputuskan melalui pemungutan suara. Kebijakan luar negeri kini memungkinkan pasukan Jepang juga dapat melakukan perlawanan ke luar negeri. Ini merupakan pertama kalinya bagi Jepang setelah perang dunia kedua, yaitu 70 tahun lalu.
Kebijakan hukum keamanan itu sudah melalui majelis tinggi Jepang pada Jumat (18/9) lalu. 148 anggota parlemen memberikan suaranya untuk mendukung kebijakan militer itu, sementara 90 orang lainnya menyatakan menolak.
Penentuan kebijakan ini setidaknya sudah memakan waktu hingga hampir 200 jam perdebatan politik. Salama penentuan kebijakan itu, timbul bentrokan di berbagai titik. Bentrokan itu terjadi antara masyarakat pendukung dan anggota oposisi yang mencoba untuk menunda pungutan suara.
Ketegangan antara Tiongkok dan Jepang telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir ini. Bahkan kedua negara ini sempat beberapa kali berebut klaim atas beberapa pulau.
Baca juga:
