Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PENJABAT (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi kembali menerima perwakilan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menjelang penetapan upah minimum provinsi (UMP) untuk DKI Jakarta, di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11). Pj Teguh menyadari, dalam menjalankan pemerintahan, ia harus merangkul semua kalangan masyarakat, termasuk perwakilan buruh dalam membangun Kota Jakarta untuk menjadi kota global.
"Pada dasarnya, kita semua di Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi siapa pun untuk beraspirasi. Saya secara pribadi juga senang mendengar pandangan perwakilan buruh, terutama masalah kesejahteraannya," ujar Pj Teguh.
Lebih lanjut, Pj Teguh mengatakan aspirasi yang disampaikan perwakilan SPSI ini akan dipelajari dengan cermat. Hal ini diharapkan agar semua pihak baik dari kalangan perusahaan maupun buruh mendapatkan solusi yang lebih baik. "Oleh karena itu, kami bersama Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji lebih lanjut," kata Pj Teguh.
Baca juga:
DPR Pastikan UU Cipta Kerja Larang Perusahaan Kurangi Upah Buruh
Di satu sisi, kata Pj Teguh, terkait dengan upah sektoral, Pemerintah DKI Jakarta harus memantau dahulu sampai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) selesai. "Mari kita kawal bersama-sama. Selanjutnya, terkait dengan penekanan struktur skala pengupahan juga akan kami bahas, begitu juga terkait kartu kerja/prakerja akan masuk fokus pembahasan kami," imbuh Pj Teguh.
Sementara itu, Kepala Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, dalam menanggapi permintaan dari aspirasi perwakilan butuh tersebut, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan Dewan Pengupahan.
"Kami besok akan rapat dengan Dewan Pengupahan untuk menindaklanjuti usulan perwakilan buruh. Semoga hasil yang disepakati menjadi keinginan kita semua agar kesejahteraan buruh tetap diperhatikan," kata Hari.
Salah satu perwakilan buruh SPSI Yusuf menyampaikan terima kasihnya atas sambutan Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi yang telah menerima aspirasi dari teman-teman buruh. Yusuf berharap Pemprov DKI Jakarta dapat terus memberikan perhatian atas kesejahteraan mereka dan mendorong agar mendapatkan UMP yang berkeadilan.
"Besar harapan kami, upah ini bisa mengakomodasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kami juga berharap ada ketentuan yang ditetapkan soal angka upah tiap satu tahun. Oleh karena itu, kami meminta kepada Bapak Pj Gubernur Teguh dapat ikut mengawal penetapan upah ini dengan baik," pungkas Yusuf.(Asp)
Baca juga:
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Tanggapi Penyesatan Narasi Soal Upah Buruh
