Teman Kuliah Ungkap Hasto Dua Kali Tolak Tawaran Jadi Menteri Era Jokowi

MerahPutih.com - Dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat mengungkapkan bahwa Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sempat dua kali ditawari untuk menjadi menteri. Namun, tawaran itu ditolak.

Hal itu disampaikan Cecep saat menjadi saksi meringankan untuk terdakwa Hasto dalam persidangan kasus dugaan suap PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan.

Mulanya, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy mempertanyakan apakah pernah mendengar cerita dari kliennya mengenai ditawari jabatan di pemerintahan. Sebab, keduanya diketahui berteman dekat ketika menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan).

"Saudara saksi, pernah ngga saudara Hasto menyampaikan ingin menjadi menteri atau ingin menjadi pejabat atau tidak dan alasannya kenapa tidak mau menjadi pejabat negara?" tanya Ronny dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (20/6).

Baca juga:

Jadi Ahli dalam Sidang Hasto, Eks Hakim MK Nilai Penghapusan Konten di Ponsel Bukan Perintangan Penyidikan

Cecep mengaku sempat mengetahui Hasto dua kali ditawari untuk mengisi posisi menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, seluruh tawaran itu ditolak.

"Sependek ingatan saya dan juga bisa lihat di media, itu di 2014 Pak Hasto ditawari Mensesneg dan 2019 ditawari Menkominfo tapi tidak diterima," ungkapnya.

Alasan Hasto menolak tawaran itu, menurut Cecep karena lebih memilih mengurus partai. Sebab, kehormatannya setingkat dengan pejabat negara.

Selain itu, kata Cecep, partai juga berperan penting untuk melahirkan kepala daerah maupun pejabat negara.

"Pak Hasto lebih memilih untuk mengurus partai. jadi kalau pandangan saya ya, menurut hemat saya menjadi pengurus partai itu sama terhormatnya jadi pejabat negara, jadi menteri, kepala daerah, wakil kepala daerah dst. itu sama hormatnya dalam pandangan beliau," ujarnya.

"Yang kedua justru paling butuh partai yang baik, kelembagaan yang baik agar bisa melahirkan kepala daerah, wakil kepala daerah, menteri dan seterusnya," sambung Cecep. (Pon)