Tarif TransJakarta Direncanakan Bedakan Warga Subsidi dan Nonsubsidi
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 10 Oktober 2023
Sejumlah penumpang beraktivitas di Halte TransJakarta Karet, Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (4/9/2023). (Foto: Antara)
MerahPutih.com - PT TransJakarta berencana menerapkan uji coba tiket sistem berbasis akun atau account based ticketing (ABT) yang nantinya dapat mengatur tarif warga subsidi dan non-subsidi berdasarkan KTP.
Tarif TransJakarta sejak pertama kali beroperasi pada 15 Januari 2004 sampai sekarang itu Rp 3.500 atau sudah 19 tahun lebih tarifnya tidak berubah. Kenaikan tarif membantu mengurangi subsidi pemerintah.
Baca Juga:
Rute TransJakarta Depok-BKN Kini Lewat Cibubur
Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, subsidi angkutan umum untuk masyarakat bisa diatur berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
"Jadi ini dibagi-bagilah yang di atas UMP, di bawah UMP jadi nantinya bisa saling subsidi," kata Pengamat MTI Djoko Setijowarno.
Dia juga mengatakan, jika sistem ABT sudah diterapkan TransJakarta dapat menerapkan tarif khusus yang diatur berdasarkan waktu jam keberangkatan tertentu.
"Nanti bisa juga menerapkan tarif khusus pada waktu tertentu, misalnya, pagi hari bisa lebih murah Rp 2.000. Jadi orang berlomba-lomba naik TransJakarta," katanya.
Selain itu, menambahkan minat masyarakat, kata dia, TransJakarta dapat menerapkan tarif berlangganan yang harganya dapat lebih murah. Selain itu, paket khusus yang langsung menyambungkan dengan transportasi publik lainnya seperti MRT, LRT hingga Kereta Cepat juga dapat dilakukan.
Terkait adanya wacana kenaikan tarif TransJakarta, Djoko Setijowarno mengatakan, penyesuaian harga menjadi Rp 5.000 merupakan hal yang wajar karena angkutan umum itu sudah 19 tahun bertahan dengan tarif Rp 3.500.
"Terakhir saya cek UMP DKI Jakarta sudah mencapai Rp 4.901.798. Jadi, kenaikan tarif TJ sebesar Rp 1.500 sudah layak diberlakukan," katanya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan subsidi transportasi umum Rp 4,3 triliun per tahun dengan rincian Rp 800 miliar untuk Moda Raya Terpadu (MRT) dan Rp 3,5 triliun untuk Transportasi Jakarta (TransJakarta) guna memudahkan mobilitas masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan angkutan massal.
Pengamat transportasi dan peneliti senior dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Revy Petragradia menilai kebijakan angkutan umum tidak perlu membedakan pengguna karena memberikan layanan angkutan umum adalah kewajiban pemerintah.
"Yang namanya kebijakan angkutan umum itu tidak perlu membedakan pengguna karena merupakan kewajiban pemerintah memberikan layanan angkutan umum," kata Revy. (Asp)
Baca Juga:
TransJakarta Layani Penumpang Kereta Cepat Whoosh Menuju Stasiun Halim
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Kenaikan Tarif Transjakarta Jangan Beratkan Warga, DPRD Minta Audit Efisiensi Terlebih Dahulu
TransJakarta Arah Monas Dialihkan Imbas Demo Guru Madrasah, Halte Balai Kota & Gambir Tutup
Pramono Pertimbangan Masukan Netizen Terkait Kenaikan Tarif Transjakarta
Subsidi TransJakarta Bikin Pemprov DKI Boncos, Tarif Baru Sedang Dikaji
Pemprov Jamin Tarif Baru TransJakarta Tetap Lebih Murah dari Daerah Lain, Masih di Bawah Rp 5.000
21 Tahun Beroperasi Tarif TransJakarta Naik Baru Sekali, Segini Ongkos Riilnya Tanpa Subsidi
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dalam Tahap Kajian, Dishub Belum Bisa Pastikan Waktu yang Tepat
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Transjakarta Modifikasi Rute 2F dan 8D, Simak Daftar Lengkap Agar Tidak Salah Naik dan Terjebak Kemacetan