Takut Banjir Jabodetabek Digiring ke Isu Politik, Menko Pratikno: Kita Harus Bergerak Cepat

MerahPutih.com - Pemerintah Pusat bergerak cepat mengantisipasi bencana banjir yang melanda mayoritas wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) untuk mencegah digiring menjadi isu politik.

"Kejadian banjir di jantung nasional (Jabodetabek) mudah sekali isu ini akan bergelinding menjadi isu yang sosial, isu politik, dan seterusnya,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir Jabodetabek, Selasa (4/3).

Baca juga:

Pemerintah Sebut Banjir di Wilayah Jantung Nasional Bisa Jadi Sosial dan Politik Bergelinding

Untuk itu, lanjut Menko PMK, Pemerintah tengah mengidentifikasi kebutuhan utama dalam penanganan banjir di Jabodetabek. Mulai dari upaya penyelamatan dan evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan layanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur dan rehabilitasi kawasan.

"Pertama, penyelamatan masyarakat terdampak melalui evakuasi dan penyiapan lokasi pengungsian. Kedua, pemenuhan kebutuhan dasar, terutama makanan dan kebutuhan lain yang semakin krusial di bulan Ramadan ini. Ketiga, pemulihan permukiman dan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, hingga fasilitas umum lainnya," papar Pratikno.

Baca juga:

Banjir Parah di Wilayah Bekasi, BNPB Sebut karena Air ‘Kiriman’

Pratikno menambahkan dalam upaya penanganan darurat di lapangan, BNPB akan mengoordinasikan seluruh pihak terkait, termasuk TNI, Polri, relawan, organisasi kemanusiaan, lembaga usaha, dan sumber daya lainnya.

Menurut dia, Kemenko PMK akan mendukung koordinasi mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat segera tersalurkan. "Kita harus bergerak cepat," tandasnya, dikutip Antara.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah akan melanjutkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di wilayah terdampak. Pemerintah juga mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, daerah rawan banjir, dan wilayah rentan longsor agar meningkatkan kesiapsiagaan. (*)