Tak Punya Program 100 Hari, Menteri Pigai Klaim Targetnya Sudah Beres 90%

MerahPutih.com - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan tidak memiliki program 100 hari. Alasannya, rencana awal fokus pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah hampir selesai.

"Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka saya sudah selesai (dalam) tujuh hari,” kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Pigai mengungkapkan sebelum berangkat ke Magelang, Jawa Tengah pekan lalu, untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM sudah mengadakan pertemuan lebih kurang 6–7 kali.

Baca juga:

Alasan Pigai Minta Anggaran Rp 20 T: Biayai 200 Program

Kepada anggota Komisi XIII, Pigai menceritakan saat memimpin rapat perdana setelah baru dilantik menjadi Menteri HAM adalah menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf.

"Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka (Kementerian HAM) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas," imbuh dia, dikutip Antara.

Menurut Pigai, Kementerian HAM akan melaksanakan pelantikan untuk struktur baru pada Senin (4/11) atau Selasa (5/11) pekan depan. "Hampir 90 persen struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai," tegas mantan Komisioner Komnas HAM itu.

Baca juga:

Rapat dengan DPR, Menteri Pigai Ungkap Kariernya Berawal dari Tukang Parkir

Oleh karena itu, Pigai menyatakan Kementerian HAM tidak memiliki program 100 hari. Dia menempatkan lima tahun ke depan sebagai kondisi darurat sehingga seluruh pegawai Kementerian HAM harus dalam kondisi siap untuk melayani kebutuhan publik.

"Kami punya program emergency condition (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," tandas orang nomor satu di Kementerian HAM itu. (*)