Luhung Sapto
MerahPutih.com - Dua tahun ke depan, bangsa Indonesia akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2018) dan kegiatan awal Pemilihan Umum (Pemilu 2019). Pemilu mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih para wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD, serta Pilkada yang akan memilih Gubernur, Bupati dan Walikota beserta wakil-wakilnya.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan Pilkada maupun Pemilu bukanlah urusan para elite politik semata, tetapi juga merupakan kepentingan rakyat, karena akan berpengaruh terhadap nasib dan masa depan rakyat.
"Partai Demokrat tidak bermaksud menggurui atau mendikte apa yang seharusnya dilakukan oleh negara dan pemerintah, khususnya berkaitan dengan Pilkada tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 mendatang," katanya di kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1).
Selanjutya, presiden keenam RI itu menyampaikan dua hal selaku pimpinan partai kepada pemerintah. Pertama, Partai Demokrat mengetahui bahwa Presiden Jokowi beserta pemerintahan yang dipimpinnya, dengan serius telah, sedang dan akan terus melakukan tugas dan kewajibannya.
SBY menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi selama tiga tahun masa kepemimpinannya.
"Saya menyaksikan pemerintahan Presiden Jokowi ingin berbuat yang terbaik untuk rakyatnya. Ingin memajukan dan menyejahterakan kehidupan bangsanya. Partai Demokrat juga melihat berbagai hasil dan prestasi yang telah diraih oleh pemerintah kita. Untuk itu, dengan tulus kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan berharap capaian ini dapat dijaga dan bahkan ditingkatkan," ujarnya.
Namun, SBY juga menyampaikan kritik kepada pemerintah Jokowi. Partai Demokrat juga mengingatkan bahwa sejumlah permasalahan dan kekurangan, di sana sini, masih dirasakan dan dihadapi oleh rakyat.
"Karenanya, kami mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan bekerja lebih gigih lagi, sehingga 2 tahun ke depan lebih banyak lagi hasil yang akan dicapai," katanya lagi.
Kedua, Partai Demokrat meyakini bahwa Presiden Jokowi beserta perangkat negara dan pemerintahan, telah merencanakan dan mempersiapkan pengelolaan negara di kedua tahun yang penuh tantangan dan sekaligus peluang ini dengan sebaik-baiknya.
Termasuk tentunya memastikan agar Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dapat berjalan secara aman, damai, tertib dan lancar, serta dapat pula berlangsung secara jujur, adil dan demokratis.
"Saya yakin, Presiden Jokowi juga ingin meninggalkan “legacy” yang baik dan ingin diingat oleh sejarah, yaitu berlangsungnya pilkada dan pemilu yang benar-benar “fair” dan demokratis," katanya tegas.
Dalam kesempatan itu, SBY menyampaikan lima poin penting jelang Pilkada Serentak dan Pemilu Presiden 2019. Pertama, menjunjung tinggi moral dan etika politik dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. SBY mengharapkan pesta demokrasi dapat berjalan secara jujur, adil dan demokratis. Semua pihak harus menghormati dan menerima hasil pilkada atau pilpres.
Kedua, Partai Demokrat berharap penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dapat menjaga integritas dan kualitas kinerjanya.
"Jangan sampai terjadi kesalahan, apalagi yang prinsip sifatnya," ucap SBY.
Ketiga, Partai Demokrat mengingatkan, netralitas negara, termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI mutlak adanya.
"Tidak boleh elemen-elemen negara ini melakukan kegiatan untuk memenangkan kandidat-kandidat tertentu, baik itu Calon Bupati, Calon Walikota, Calon Gubernur, Calon Presiden dan wakil-wakilnya. Tidak boleh pula memenangkan calon-calon anggota legislatif tertentu dan juga partai-partai politik tertentu," tuturnya.
SBY mengharapkan aparat penegak hukum mencegah kriminalisasi terhadap lawan politik, apalagi jika itu merupakan pesanan dari kekuatan politik tertentu.
"Jangan permainkan hukum untuk kepentingan politik," ucap SBY.
SBY menambahkan, personil Polri dan TNI yang ingin maju dalam pilkada atau pemilu agar mengikuti ketentuan dan aturan main yang ada.
"Patuhi dan jangan dilanggar. Jangan sampai tindakan para perwira aktif menjadi pergunjingan masyarakat luas, karena melanggar etika dan kepantasan politik," kata mantan Menko Polhukam di era Presiden Megawati Soekarnoputri ini.
Keempat, SBY mengharapkan pers dan media massa sebagai pilar keempat demokrasi bisa bersikap independen, adil dan konstruktif, demi adil dan demokratisnya pilkada dan pemilu.
"Media massa tidak sepatutnya hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pemilik modal semata. Pemberitaan dan siaran media massa juga harus “fair” dan berimbang. Media massa, termasuk televisi yang hanya menjadi corong partai politik tertentu, tentulah merusak rasa keadilan. Demokrasi dan pemilu juga bukan hanya milik orang-orang yang kuat dan kaya," ujar SBY.
Kelima, rakyat yang berdaulat menjadi penentu. Oleh karena itu, negara harus menjamin kemerdekaan dan keamanan mereka untuk menjatuhkan pilihannya.
"Partai Demokrat menilai bahwa rakyat kita makin matang, makin tertib dan bahkan makin partisipatif dalam mengikuti pilkada dan pemilu. Negara harus berterima kasih," katanya.
Sebelum mengakhiri, SBY berpesan agenda pilkada dan pemilu dua tahun mendatang akan menguras pikiran, tapi, Partai Demokrat mengingatkan, khususnya kepada negara dan pemerintah, bahwa upaya dan pekerjaan untuk meningkatkan kehidupan rakyat kita, utamanya di bidang ekonomi dan kesejahteraan, tetaplah harus diprioritaskan. Hal ini penting agar kehidupan mereka makin baik lagi. (*)
Baca juga berita terkait SBY lainnya di: SBY Ingatkan Perwira Aktif yang Terjun ke Politik Ikuti Aturan
