Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan hampir 80 persen rakyat Indonesia percaya pada kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan amanat mereka pada Pileg dan Pilpres 2019.
Hanya sekitar 11-12 persen yang kurang atau tidak yakin dengan kemampuan KPU dan Bawaslu, dan kecenderungan itu terlihat jauh lebih tinggi di kalangan pendukung Prabowo-Sandi dibandingkan pendukung Jokowi-Ma’ruf. Menurut Deni, KPU dan Bawaslu layak gembira dengan tingginya kepercayaan masyarakat ini.
Temuan itu disampaikan Direktur Riset SMRC, Deni Irvani dalam rilis survei lembaganya bertajuk 'Dukungan Calon Presiden dan Integritas Penyelenggara Pemilu' di kantor SMRC, Jakarta Pusat, Minggu (10/3).
“Tapi perlu juga terdapat sekitar 13 persen rakyat yang menilai KPU tidak netral. Itu berarti terdapat sekitar 25 juta warga yang menganggap KPU tidak netral, dan jumlah besar ini bisa menjadi masalah bagi KPU dan Bawaslu bila dimobilisasi," ujar dia.
Deni juga mengungkapkan bahwa masyarakat tidak begitu saja percaya dengan berbagai isu yang dapat mengurangi legitimasi KPU dan Bawaslu.
Mayoritas warga tidak percaya pada isu adanya 7 kontainer membawa 70 juta surat suara palsu dari China. Hanya 4 persen warga percaya bahwa 70 juta surat suara palsu itu memang ada. Namun dalam hal isu kotak suara terbuat dari kardus, pemilih terbelah.
“Pemilih terbelah antara yang yakin dan tidak yakin bahwa kotak suara itu bisa menjadi sumber kecurangan,” kata Deni. Yang yakin dan tidak yakin bahwa kotak suara bisa menjadi sumber kecurangan berada di kisaran angka yang sama: 35 persen," ungkapnya.
Karena itu, Deni mengingatkan masih adanya potensi masalah yang bisa mendelegitimasi hasil pemilu, yang datang dari kalangan yang kurang mempercayai kebersihan dan kejujuran pemilu.
Menurut Deni, persentase pendukung pasangan Prabowo-Sandi yang meragukan kerja KPU dan Bawaslu cukup signifikan. Misalnya, terdapat hanya 4-5 persen pendukung Jokowi-Ma'ruf yang kurang atau tidak yakin pada kemampuan KPU. Sementara di kubu pendukung Prabowo-Sandi angka ketidakyakinan pada KPU tersebut mencapai 23-25 persen.
Begitu pula, terdapat hanya 5-6 persen pendukung Jokowi-Ma'ruf yang kurang atau tidak yakin pada kemampuan Bawaslu. Sementara di kubu pendukung Prabowo-Sandi ketidakyakinan pada Bawaslu mencapai19-21 persen. Dalam kasus isu 7 juta surat suara palsu, lebih dari 75 persen pendukung Jokowi-Ma'ruf tidak mempercayainya. Sementara hanya 49 persen pendukung Prabowo-Sandi yang tidak mempercayainya.
Dalam kasus kotak suara kardus, 30 persen pendukung Jokowi-Ma'ruf percaya bahwa itu bisa menjadi sumber kecurangan. Sementara 47 persen pendukung Prabowo-Sandi mempercayainya. Survei opini publik nasional tersebut dilakukan pada 24-31 Januari 2019, dengan melibatkan 1620 responden yang dipilih secara random di seluruh Indonesia. Margin of errornya 2,65 persen. (Pon)
