Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Sri Mulyani: Pemerintah Alokasikan Rp520 triliun untuk Pendidikan dan Kesehatan

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 27 Oktober 2016
Sri Mulyani: Pemerintah Alokasikan Rp520 triliun untuk Pendidikan dan Kesehatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Jakarta, (26/7) Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sebesar Rp520 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp416,1 triliun dan anggaran kesehatan Rp104 triliun. Menurutnya, angka tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Pendidikan dan Kesehatan masing-masing 20 persen dan 5 persen dari total APBN.   

Dengan anggaran pendidikan sebesar Rp416,1 triliun diharapkan pemerintah dapat membantu masyarakat tak mampu untuk memperoleh akses pendidikan yang layak. Selain itu, sambung Sri Mulyani, Pemerintah dapat meningatkan kualitas pendidikan dengan memberikan bantuan operasional sekolah. 

"Melalui pendidikan yang baik, kita bisa memutus siklus kemiskinan di negara ini. Tentunya disalurkan sesuai sasaran pembangunan di bidang pendidikan," ujar Sri Mulyani saat ditemui di sela Konferensi Pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/10). 

Sasaran alokasi anggaran pendidikan pada APBN 2017 adalah untuk sertifikasi terhadap 101,1 ribu guru dan 10,2 ribu dosen, pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke 19,5 juta siswa, bantuan program Bidik Misi untuk 360,5 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke 8,5 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri 107 PTN.

Sementara itu, di bidang kesehatan Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kesehatan di APBN 2017 sebesar 5 persen yaitu sebesar Rp104 triliun. 

"Prioritas anggaran ditujukan untuk pembangunan di bidang kesehatan," jelasnya.

Adapun sasaran pambangunan kesehatan di tahun 2017 adalah pemberian imunisasi dasar lengkap untuk anak usia 0-11 bulan 92 persen, bantuan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) 94,4 juta jiwa, 26 persen prevelansi stunting anak umur di bawah 2 tahun, akreditasi puskesmas di 700 Kecmatan, dan bantuan peserta keluarga berencana baru 6,97 juta jiwa.

BACA JUGA:

  1. Target Penerimaan Pajak Tahun Depan Naik Jadi Rp1.498 Triliun
  2. Realisasi Investasi Asing Ditargetkan Rp386 Triliun
  3. Proporsi Rencana Investasi PMA Diproyesikan Rp1.087 Triliun
  4. BKPM: Masalah Pengupahan Harus Segera Diselesaikan 
  5. BKPM Siapkan Pusat Logistik untuk Sentra Industri

 

#Menteri Keuangan #Sri Mulyani Indrawati #Anggaran Pendidikan #Anggaran Kesehatan #APBN 2017
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Pemerintah perlu segera menindaklanjuti Putusan MK yang mengamanatkan pendanaan MBG tidak diambil dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Indonesia
Menteri Purbaya Klaim Surat Utang Indonesia Raih Rating Tertinggi, Rencana Rilis 23 Juli
Besarnya minat lembaga keuangan China mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Menteri Purbaya Klaim Surat Utang Indonesia Raih Rating Tertinggi, Rencana Rilis 23 Juli
Indonesia
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen setelah realisasi APBN 2025 baru mencapai 19,1 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Menkeu Purbaya Minta Rakyat Berikan Data Pribadi agar Bisa Diberi Bantuan
Klaim tersebut amat mungkin merupakan modus phising atau pencurian data.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Menkeu Purbaya Minta Rakyat Berikan Data Pribadi agar Bisa Diberi Bantuan
Indonesia
Menteri Keuangan Purbaya Lantik 3 Dirjen Baru, Ingatkan Integritas sebagai Fondasi
Purbaya menegaskan pelantikan tersebut bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan penyerahan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Menteri Keuangan Purbaya Lantik 3 Dirjen Baru, Ingatkan Integritas sebagai Fondasi
Indonesia
Menkeu Purbaya Sita 43 Kontainer Berisi Pakaian Bekas Ilegal
Pengungkapan kasus kali ini merupakan salah satu hasil dari pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Menkeu Purbaya Sita 43 Kontainer Berisi Pakaian Bekas Ilegal
Indonesia
Kemenkeu Diversifikasi Pendanaan Lewat Obligasi Panda Bonds, Ini 4 Keuntungan Strategis Bagi Perekonomian Nasional
Proses administrasi kini memasuki babak krusial demi mengejar momentum pasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Juni 2026
Kemenkeu Diversifikasi Pendanaan Lewat Obligasi Panda Bonds, Ini 4 Keuntungan Strategis Bagi Perekonomian Nasional
Bagikan